Pengamanan Pemilu 2024 dan Cegah Berita Hoax, Polri Siapkan Operasi Mantap Brata

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat berkordinasi KPU, Bawaslu, KPI, Persatuan Wartawan Indonesia dan Dewan Pers, terkait dengan dinamika jelang Pemilu pada tahun 2024 mendatang.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat berkordinasi KPU, Bawaslu, KPI, Persatuan Wartawan Indonesia dan Dewan Pers, terkait dengan dinamika jelang Pemilu pada tahun 2024 mendatang. (Foto: Humas Polri)

JAKARTA,MENITINI.COM– Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mempersiapkan operasi dengan sandi Mantap Brata dalam pengamanan Pemilu 2024. Pengamanan dilakukan sebelum, ketika pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemilu 2024.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan hal tersebut saat berkordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Dewan Pers, terkait dengan dinamika jelang Pemilu pada tahun 2024 mendatang.

“Polri telah menyiapkan operasi pengamanan Pemilu 2024 dengan sandi Operasi Mantap Brata,” kata Dedi di gedung Dewan Pers, Selasa (10/1/2023).

Dedi memaparkan, berdasarkan riset dari Kominfo, penyebaran berita bohong atau hoax semakin banyak di media sosial menjelang tahun politik 2024.

BACA JUGA:  Abaikan Panggilan Kedua, Kapolda Ancam Jemput Paksa HRS

Oleh karenanya, Dedi berharap pertemuan antar stakeholders ini dapat terus dilakukan untuk membahas persiapan pengamanan Pemilu 2024, agar berjalan aman dan lancar.

“Diharapkan pertemuan ini tidak berhenti disini, dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat,” imbuhnya.

Menurut Dedi, Polri juga akan melakukan forum group discusion (FGD) yang diikuti 34 Polda secara hybrid. Pertemuan ini untuk membahas langkah edukasi kepada masyarakat agar dapat menyaring informasi atau berita hoax jelang pemilu.

“Januari ini akan mengadakan FGD dan diikuti oleh 34 Polda secara hybrid, agar dapat memerikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menyikapi berita-berita hoax menjelang pemilu,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya mengatakan, pihaknya sudah melaksanaan penandatanganan MoU dengan Bawaslu terkait dengan kasus-kasus sengketa pers dalam Pemilu 2024. Hal itu untuk mensukseskan agenda lima tahunan tersebut.

BACA JUGA:  Survei: Suara PDIP dan Golkar akan Naik Signifikan Jika Usung Ganjar Pranowo

Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 20 orang yang tergabung dalam tim pengaduan dalam persiapan pemilu 2024, dengan proyeksi 1.500 pengaduan di tahun 2023.

“Baru saja dirilis bahwa twitter akan lebih ketat dalam hal pengawasan, namun diantisipasi terkait dengan pengalihan pemberitaan di instagram dan TikTok,” ungkapnya.

Sementara Wakil Ketua KPI, Mulyo Hadi Purnomo mengatakan, nantinya akan banyak TV digital yang hadir dan belum sepenuhnya dalam pengawasan KPI.

KPI juga akan memberikan sosialisasi kepada KPID agar berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu guna mencegah adanya penyiaran yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran Pemilu.

Perwakilan KPU, Dohardo Pakpahan mengharapkan media turut mengawal dan tidak memberi benturan dengan instansi yang lain jelang pemilu 2024. Perjanjian atau MoU juga sudah dilakukan dan diharapkan terjadi sinergitas mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan sejuk.

BACA JUGA:  Segera Dibangun Pura di Universitas Pattimura, Rektor: Ini Kampus Orang Basudara

Dari pihak Bawaslu menyampaikan pihaknya akan membahas antisipasi adanya kampanye yang curi start dan di luar jadwal. Hal ini dilakukan agar tak ada gesekan. Selain itu, Bawaslu juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kominfo guna mengatur banyaknya media digital. (M-011)

Editor: Daton