Sebab statemen desat adat sebelumnya itu didasari atas SE Gubernur Bali dan itu belum ada SE dari MDA Propinsi Bali terbaru. “Kami akan kumpul dulu melaksanakan parum. Nanti ini akan diputuskan bersama dalam parum, agar kami tidak keliru dalam mengambil sikap,” tegasnya.
BACA JUGA: Kejagung Tahan Komisaris PT QSS dalam Kasus Dugaan Korupsi Izin Tambang Bauksit di Kalbar
Pada dasarnya desa adat selalu mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah. Namun hal itu tentu memerlukan pertimbangan khusus, agar hal itu tidak sampai mencederai semangat para yowana berkreativitas. Sebab dinamika ogoh-ogoh mempengaruhi psikis para yowana, yang memiliki animo tinggi melaksanakan kegiatan tersebut. Terlebih hal itu sudah 2 tahun tidak dilaksanakan dan tentunya mereka merindukan hal itu. M006/M003
