JAKARTA, MENITINI.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025.
Penetapan tersangka dilakukan Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) pada Jumat (6/11/2026), setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup melalui serangkaian proses penyidikan dan gelar perkara.
Selain menetapkan tersangka korporasi, penyidik juga menggeledah enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan AK di sejumlah wilayah Sultra, Senin (9/11/2026).
Enam lokasi tersebut meliputi kantor PT ANI di Kota Kendari dan lokasi tambang di Kabupaten Konawe Utara, kantor PT KAA di Konawe Utara, kantor PT AMI di Kota Kendari dan Kabupaten Buton Tengah, serta kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
Dalam penggeledahan yang didampingi tim forensik digital tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi. Seluruh barang bukti tersebut akan diteliti untuk mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ maupun perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi.
Diduga Manipulasi Dokumen Perizinan
Dalam konstruksi perkara, penyidik mendalami proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.