Sementara penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 6 November 2026.
Atas dugaan tindak pidana tersebut, PT BSJ disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sangkaan primair menggunakan Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 UU Tipikor.
Sementara sangkaan subsidair merujuk Pasal 3 jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 UU Tipikor jo. Pasal 618 jo. Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP.
Selain itu, penyidik juga mencantumkan alternatif sangkaan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 UU Tipikor atau Pasal 606 ayat (1) jo. Pasal 49 KUHP.
Informasi penetapan tersangka dan penggeledahan tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, melalui siaran pers tertanggal 10 November 2026.
Penyidikan masih terus berjalan untuk mendalami keterlibatan pihak-pihak terkait serta menelusuri dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tata kelola pertambangan nikel tersebut. (M-011)
- Editor: Daton