Kejagung menduga PT BSJ melakukan manipulasi sejumlah dokumen dalam proses pengurusan perizinan. Dokumen yang diduga dimanipulasi antara lain studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, serta RKAB.
Tak hanya itu, PT BSJ juga diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015.
Penyidik mendalami dugaan kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Perusahaan tersebut juga diduga melakukan penambangan di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen IUP miliknya untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah izin pertambangan PT BSJ.
Dalam perkara ini, penyidik turut menduga adanya pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar proses evaluasi dan verifikasi kelengkapan serta kebenaran dokumen tidak dilakukan.
Kegiatan penambangan dan penjualan nikel tersebut diduga memberikan keuntungan kepada PT BSJ sekaligus mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Untuk memastikan besaran kerugian negara, penyidik telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara dan menerbitkan surat tugas bagi ahli.
Periksa 36 Saksi
Sebelum menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, penyidik telah meminta keterangan dari 36 saksi serta menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
Kejagung menyebut penyitaan dalam rangkaian penyidikan tersebut telah memperoleh persetujuan dari pengadilan negeri.
Penyidikan perkara ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor Prin-68/F.2/Fd.2/09/2025 tanggal 29 September 2025, yang kemudian diperbarui melalui Nomor Prin-134a/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 5 November 2026.