Ruslan menegaskan, ada sekitar 14 item objek-objek penerimaan daerah yang turun selama tiga tahun pemerintahan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah.
Padahal, 14 item ini ditargetkan jumlah totalnya mencapai Rp 345 miliar lebih. Namun realisasinya hanya mencapai Rp 38 miliar lebih atau setara dengan 11,26 persen. “Jadi jika kita kalkulasikan, pendapatan daerah yang tidak mencapai target di tahun 2021 lalu, angkanya sangat besar mencapai Rp 306 miliar lebih. Ini mengherankan, padahal itu nggak termasuk pajak yang hanya bersumber dari retribusi dan lain-lain PAD yang sah,” tegas dia.
Ruslan mengaku, tidak optimalnya potensi pengelolaan penerimaan daerah itu, menjadi pemicu tidak terbayarnya program dan kegiatan yang sudah direncanakan dalam APBD NTB selama ini.
Parahnya, ada beberapa program yang sudah dilaksanakan, namun tidak dapat dibayarkan. Akibatnya, hal itu menimbulkan kewajiban baru bagi Pemprov NTB pada tahun berikutnya “Disini, kamu minta penjelasan kepada eksekutif terkait tidak sehatnya anggaran APBD selama ini,” ucap dia.
Ruslan mengatakan, buruknya tata kelola keuangan Pemprov, diperparah juga pada pengelolaan dana Silpa mencapai sebesar Rp 84 miliar di tahun 2021.
Rinciannya, kas yang ada di jasa daerah sebesar Rp 5 miliar lebih, kas BLUD Rp 78 miliar lebih, kas di bendahara dana BOS mencapai Rp 799 juta lebih dan kas lainnya Rp 150 juta lebih. “Melihat kondisi postur Silpa ini, jadi wajarlah jika Pemprov tidak dapat memenuhi kewajibannya,” tandas Ruslan Turmudzi.M-003
