Facebook X-twitter Youtube
Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana.

Rudana: Kemendag Jangan ‘Ngeles’

Tinggalkan Komentar / Politik /

JAKARTA,MENITINI.COM-Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana menyebut Kementerian Perdagangan (Kemendag) jangan ngeles (berkilah) dan segera melakukan penanganan atas langkanya persediaan bahan pokok di Indonesia, terutama minyak goreng. Dilansir dari laman dpr.go.id, politisi Partai Demokrat itu menilai kelangkaan minyak goreng ini karena adanya miss-management dari jumlah kebutuhan dengan jumlah ketersediaan. Rudana berharap Kemendag bisa fokus untuk mengawal dan menjaga […]

Rudana: Kemendag Jangan ‘Ngeles’ Read More »

Halaman: 1 2

Perubahan Status Pandemi Menjadi Endemi Harus Ada Aturan dan Standar

Tinggalkan Komentar / Politik /

JAKARTA,MENITINI.COM-Menanggapi rencana pemerintah yang mengubah status pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi endemi, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta perubahan status tersebut harus ada dasar aturan dan standar negara. Tidak hanya itu, ia meminta standar dan aturan tersebut harus disosialisasikan. “Terkait perubahan pandemi ke endemi di Indonesia tentu harus ada aturan serta standar

Perubahan Status Pandemi Menjadi Endemi Harus Ada Aturan dan Standar Read More »

Halaman: 1 2

Din Syamsuddin Resmi Gugat UU IKN ke MK

Tinggalkan Komentar / Politik /

JAKARTA,MENITINI.COM-Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, dan mantan Rektor UIN Jakarta, Azyumardi Azra, resmi menggugat UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dikutip dari Detik.com, menurut pemohon, pembentukan UU itu cacat formil sehingga haruslah dibatalkan.“Menyatakan pembentukan UU IKN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Din Syamsuddin Resmi Gugat UU IKN ke MK Read More »

Halaman: 1 2 3 4

SMRC: Penundaan Pemilu Terjadi di Negara Demokrasi Lemah

Tinggalkan Komentar / Politik /

JAKARTA,MENITINI.COM-Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani mengatakan, penundaan pemilihan umum (Pemilu) memang terjadi di sejumlah negara. Namun, hal tersebut terjadi di negara-negara yang notabenenya memiliki demokrasi yang lemah. Dikutip dari  Republika.co.id, Saiful Mujani mencontohkan, negara seperti Zimbabwe dan Haiti yang baru mengalami insiden pembunuhan presiden. Itu berbeda dengan negara-negara yang demokrasinya sudah

SMRC: Penundaan Pemilu Terjadi di Negara Demokrasi Lemah Read More »

Halaman: 1 2 3 4

Partai Gerindra Tolak Penundaan Pemilu 2024

Tinggalkan Komentar / Politik /

JAKARTA,MENITINI.COM-Partai Gerindra menolak penundaan pemilu 2024. Dikutip dari suara.com, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono mengatakan partainya menghormati aturan dalam konstitusi. “Dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita,” kata Sugiono, Rabu (2/3/2022). Sikap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebelumnya disampaikan juru bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Partai Gerindra Tolak Penundaan Pemilu 2024 Read More »

Halaman: 1 2 3 4

Puan: Pemilu Sudah Disetujui 14 Februari 2024

Tinggalkan Komentar / Politik /

JAKARTA,MENITINI.COM-Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Pemilu sudah disetujui diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Kesepakatan tersebut disetujui  oleh Pemerintah, DPR dan KPU.“Yang pertama, Pemilu sudah ditetapkan oleh Pemerintah, DPR, dan KPU, dan disetujui oleh semua fraksi. Fraksi itu artinya partai, bahwa akan diadakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024,” kata Puan dalam sambutannya di Kantor

Puan: Pemilu Sudah Disetujui 14 Februari 2024 Read More »

Halaman: 1 2

La Nyalla Soal Penundaan Pemilu: Jangan Jalankan Negara Ugal-ugalan

Tinggalkan Komentar / Politik /

JAKARTA,MENITINI.COM– Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mattalitti, buka suara soal usulan penundaan Pemilihan Umum 2024 yang telah disampaikan tiga petinggi partai politik. Dikutip dari laman CNN Indonesia, La Nyalla meminta semua pihak tidak menjalankan negara secara ugal-ugalan dengan melanggar Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Ia mengajak semua pihak berpikir sebagai seorang negarawan.

La Nyalla Soal Penundaan Pemilu: Jangan Jalankan Negara Ugal-ugalan Read More »

Halaman: 1 2 3 4

Puan: Perbaiki Layanan BPJS Kesehatan Sebelum Jadi Syarat Pelayanan Publik

Tinggalkan Komentar / Politik /

JAKARTA,MENITINI.COM-Ketua DPR RI Puan Maharani menilai ketentuan BPJS Kesehatan menjadi syarat mengakses sejumlah pelayanan publik harus dibarengi oleh peningkatan kualitas layanan BPJS. Syarat wajib BPJS Kesehatan bagi masyarakat untuk dapat mengakses sejumlah layanan publik tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diteken pada 6

Puan: Perbaiki Layanan BPJS Kesehatan Sebelum Jadi Syarat Pelayanan Publik Read More »

Halaman: 1 2 3 4 5 6 7

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Membuka Muscab 11 DPC Maluku Secara Virtual

Tinggalkan Komentar / Politik /

AMBON,MENITINI.COM-Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak seluruh kader dan simpatisan partai tersebut di provinsi Maluku untuk merapatkan barisan, memperkuat konsolidasi dan rekonsiliasi untuk memenangkan Pemilu tahun 2024. “Mari berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak di tahun 2024,” kata AHY saat membuka Musyawarah cabang (Muscab) serentak 11 Dewan

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Membuka Muscab 11 DPC Maluku Secara Virtual Read More »

Halaman: 1 2 3 4 5 6 7

Komisi XI DPR RI Soroti Tingkat Kemiskinan di NTT

Tinggalkan Komentar / Politik /

JAKARTA,MENITINI.COM-Komisi XI DPR RI menyoroti tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang pada September Tahun 2015 sebesar 22,58 persen, dan pada Tahun 2021 hanya turun menjadi 20,44 persen. Sementara persentase penduduk miskin nasional pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah, sekaligus menjadi tantangan bagi Komisi XI DPR RI.

Komisi XI DPR RI Soroti Tingkat Kemiskinan di NTT Read More »

Halaman: 1 2 3 4
Scroll to Top