BADUNG,MENITINI.COM – Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta, memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026 sebagai inspektur upacara di Lapangan Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Senin (27/4). Peringatan tahun ini mengangkat tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”.
Upacara tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Badung IB. Surya Suamba, pimpinan perangkat daerah, organisasi kewanitaan, serta ASN dan TNI/Polri.
Usai memimpin apel, Wabup Bagus Alit Sucipta menyampaikan bahwa peringatan Hari Otda menjadi momentum untuk terus mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat. Ia menyoroti keberadaan Mal Pelayanan Publik di Badung sebagai pusat layanan terintegrasi yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai kebutuhan administrasi secara cepat, aman, dan nyaman.
Menurutnya, implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Bahkan, Mal Pelayanan Publik Badung disebut kerap menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia.
Selain peningkatan layanan, Pemkab Badung juga berkomitmen memperkuat daya saing daerah melalui program-program prioritas yang tertuang dalam visi dan misi pembangunan, termasuk Sapta Kriya Adi Cipta yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya kolaborasi efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi dinilai menjadi kunci dalam menjalankan kebijakan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah, lanjutnya, tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan potensi lokal. Tanpa koordinasi yang baik, tujuan pembangunan nasional tidak akan tercapai secara optimal.
Lebih lanjut, peningkatan kapasitas daerah disebut menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi yang efektif. Hal ini mencakup penguatan sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi, peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan pengelolaan APBD berbasis kinerja, serta penguatan kelembagaan melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
Selain itu, terdapat sejumlah agenda strategis nasional yang menjadi perhatian bersama, di antaranya program pengolahan sampah menjadi energi listrik, rehabilitasi pascabencana di Sumatra, serta pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pemerintah juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi berbasis hasil, penguatan kemandirian fiskal daerah, peningkatan kerja sama antar daerah, serta upaya peningkatan pelayanan dasar dan pengurangan kesenjangan.
Melalui momentum Hari Otonomi Daerah ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. (M-011)
- Editor: Daton
