Vonis Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina: 9 Terdakwa Divonis 9–15 Tahun Penjara, Kerry Riza Wajib Bayar Uang Pengganti Rp2,9 Triliun

Vonis Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina
Sidang Vonis Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Foto: Puspenkum)

JAKARTA,MENITINI.COM – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap sembilan terdakwa perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero). Putusan dibacakan dalam persidangan yang digelar pada 26–27 Februari 2026.

Sembilan terdakwa yang divonis yakni Riva Siahaan, Maya Kusmaya, Edward Corne, Agus Purwono, Sani Dinar Saifuddin, Yoki Firnandi, Dimas Werhaspati, Gading Ramadhan Joedo, dan Muhamad Kerry Adrianto Riza.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.

Rincian Vonis Para Terdakwa

Berikut rincian hukuman yang dijatuhkan:

  • Riva Siahaan: 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
  • Maya Kusmaya: 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
  • Edward Corne: 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
  • Agus Purwono: 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
  • Sani Dinar Saifuddin: 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
  • Yoki Firnandi: 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
  • Dimas Werhaspati: 13 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
  • Gading Ramadhan Joedo: 13 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
  • Muhamad Kerry Adrianto Riza: 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp2.905.420.003.854 (Rp2,9 triliun).
BACA JUGA:  Kejagung Periksa Empat Saksi Kasus Korupsi Tata Kelola Nikel

Khusus Kerry Riza, majelis hakim memerintahkan pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara. Jika dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak dibayarkan, jaksa berwenang menyita dan melelang harta bendanya. Apabila harta tidak mencukupi, hukuman diganti dengan tambahan pidana penjara selama lima tahun.

Halaman 1 dari 2
Scroll to Top