JAKARTA,MENITINI.COM-Kejaksaan Agung melalui Tim Penyidik Koneksitas Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM Pidmil) mengumumkan perkembangan terbaru penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan user terminal satelit slot orbit 123° BT di Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2016, yang melibatkan PT Navayo International AG.
Kasus ini berawal dari penunjukan langsung PT Navayo International AG oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemhan tanpa melalui mekanisme tender. Penunjukan dilakukan atas rekomendasi tersangka ATVDH selaku Tenaga Ahli Satelit Kemhan, dan disetujui oleh tersangka Laksda TNI (Purn) LNR yang saat itu menjabat Kabaranahan Kemhan sekaligus PPK.
Kontrak pekerjaan bernilai USD 34,19 juta diteken pada 10 Oktober 2016, lalu diamandemen menjadi USD 29,9 juta, meski saat itu anggaran masih berstatus diblokir. Namun, PT Navayo tetap mengajukan tagihan sebesar USD 16 juta meskipun pekerjaan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Hasil pemeriksaan menemukan 550 unit ponsel Navayo tidak memiliki secure chip inti, pembangunan user terminal tidak berfungsi, serta tidak pernah dilakukan uji fungsi terhadap satelit Artemis di slot orbit 123° BT.
Persoalan berlanjut ketika PT Navayo menggugat Pemerintah Indonesia melalui arbitrase di International Chamber of Commerce (ICC) Singapura dan memenangkan gugatan dengan putusan pembayaran sebesar USD 20,86 juta. Akibatnya, Indonesia menghadapi risiko penyitaan aset negara di Paris, termasuk Wisma Wakil Kepala Perwakilan RI dan rumah dinas pejabat KBRI, berdasarkan putusan tribunal arbitrase Singapura yang dikuatkan oleh Pengadilan Paris pada April 2021.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI menghitung kerugian negara akibat perkara ini mencapai USD 21,38 juta atau lebih dari Rp 300 miliar, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tertanggal 22 Agustus 2022.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menegaskan pihaknya terus mendalami perkara koneksitas ini untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab.*
- Editor: Daton
