LANGGUR, MENITINI.COM – Bupati Maluku Tenggara, Drs. Hi. M. Thaher Hanubun, M.Si., melontarkan sederet penegasan keras saat melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Senin (9/11/2026).
Tak sekadar seremoni pergantian jabatan, pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara itu menjadi momentum bagi Thaher untuk mengingatkan para pejabat agar tidak menjadikan jabatan sebagai sekadar posisi administratif, apalagi tempat mencari kenyamanan.
Pesannya tegas: pejabat harus bekerja, hadir di tengah masyarakat, disiplin, dan mampu memberikan pelayanan nyata.
Di hadapan Wakil Bupati, Plt. Sekretaris Daerah, Forkopimda, pimpinan DPRD, kepala OPD, tokoh agama, kepala ohoi dan jajaran pemerintahan daerah, Thaher menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Saudara hadir berarti negara hadir di tengah masyarakat,” tegas Thaher.
Enam pejabat yang mendapat kepercayaan menduduki jabatan strategis tersebut masing-masing :
- Muhamad Nasir Rahayaan, S.Sos., sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan
- Yakob Pedro Ubro, S.H., sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Muhamad Nanda Chandara, S.STP., sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- Hasim Rengil, S.STP., sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- Titus Beraubun, S.Sos., sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Abdul Asis Rahanyamtel, S.E., sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
192 Ohoi Jangan Hanya Jadi Angka di Atas Kertas
Thaher mengingatkan para pejabat agar tidak hanya berkutat di balik meja kantor. Mereka diminta turun langsung melihat persoalan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan dan 192 ohoi yang tersebar di Maluku Tenggara.
Baginya, keberhasilan seorang pejabat bukan diukur dari tingginya jabatan, melainkan dari seberapa besar kehadiran pemerintah dirasakan masyarakat.
Setiap persoalan di lapangan harus diketahui, dipetakan dan ditindaklanjuti dengan keputusan yang tepat.
Dinas Ketahanan Pangan Diminta Jangan Kecolongan
Perhatian khusus diberikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
Thaher meminta pengawasan ketersediaan pangan tidak hanya terpusat di ibu kota kabupaten, tetapi menjangkau seluruh wilayah kepulauan.
Kondisi geografis Maluku Tenggara, menurutnya, membutuhkan koordinasi serius agar distribusi pangan tidak mengalami hambatan.
Data ketersediaan pangan harus mampu menunjukkan wilayah yang rawan, persoalan distribusi hingga langkah konkret yang harus dilakukan.
Pemanfaatan pangan lokal juga harus diperkuat dengan melibatkan camat, kepala ohoi dan masyarakat.
PTSP Jangan Bikin Investor dan UMKM Lari
Sektor investasi dan pelayanan perizinan juga menjadi perhatian Bupati.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP diminta memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan transparan. Masyarakat maupun investor harus memperoleh kepastian mengenai persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya perizinan.
Thaher juga meminta agar pelaku UMKM mendapat perhatian serius melalui kemudahan pengurusan izin sepanjang persyaratan terpenuhi.
Hambatan investasi harus diselesaikan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
BPBD Wajib Siaga! HP Pejabat Tidak Boleh Mati
Peringatan paling tegas juga diarahkan kepada Kepala BPBD.
Thaher meminta kesiapan personel, komunikasi dan logistik benar-benar diperhatikan mengingat Maluku Tenggara merupakan wilayah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan bencana.
Koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan instansi terkait harus diperkuat, terutama ketika terjadi musibah di laut.
Bahkan, ia secara khusus mengingatkan para pejabat yang menangani kebencanaan dan pemadam kebakaran agar selalu siap dihubungi.
“Pejabat yang menyangkut bencana dan pemadam kebakaran harus siaga. HP sebagai pejabat harus selalu aktif,” tegasnya.
Tak hanya itu, keterbatasan armada pemadam kebakaran juga disoroti.
Saat ini, satu armada baru ditambah satu armada lama yang telah diperbaiki menjadi dua unit yang dapat digunakan.
Menurut Thaher, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat.
Urus KTP Jangan Sampai Rakyat Dipersulit
Kepala Disdukcapil juga mendapat pesan khusus.
Thaher meminta pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara mudah, cepat dan memberikan kepastian.
Masyarakat yang datang mengurus KTP maupun dokumen kependudukan lainnya tidak boleh dipersulit dengan urusan birokrasi yang berbelit-belit.
Ia mengingatkan bahwa persoalan dokumen kependudukan dapat berdampak pada berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
“Jangan lagi orang datang urus KTP dipersulit. Itu akan menghabiskan biaya dan mengganggu kehidupan yang lain,” katanya.
Staf Ahli Bukan Tempat Parkir Pejabat
Satu lagi penegasan yang menarik perhatian adalah pesan Thaher kepada Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan.
Ia menolak anggapan bahwa jabatan staf ahli merupakan tempat untuk memarkir pejabat yang tidak lagi memiliki tugas strategis.
Menurutnya, staf ahli justru memiliki peran penting dalam memberikan kajian, pertimbangan dan masukan kepada kepala daerah sebelum mengambil keputusan.
“Staf Ahli bukan orang yang diparkirkan atau orang yang tidak ada pekerjaan. Staf Ahli memberikan dukungan kajian kepada kepala daerah dalam mengambil keputusan,” tandasnya.
Anggaran Terbatas, Jangan Hamburkan Uang untuk Program Tanpa Hasil
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, seluruh pimpinan OPD diminta mengutamakan efisiensi.
Setiap program harus memiliki sasaran realistis, penanggung jawab yang jelas, batas waktu pelaksanaan dan bukti hasil pekerjaan.
Thaher tidak ingin anggaran daerah habis untuk kegiatan yang manfaatnya minim bagi masyarakat.
Disiplin aparatur juga menjadi sorotan. Para pejabat diminta menjadi teladan dengan mematuhi jam kerja dan seluruh ketentuan kedinasan.
Ia turut mengingatkan agar loyalitas kepada pimpinan tidak diterjemahkan sebagai sikap sekadar menyenangkan atasan.
Laporan kepada pimpinan harus berdasarkan fakta, bukan rekayasa kondisi di lapangan.
“Jangan ABS (asal bapak senang), padahal yang terjadi di lapangan berbeda,” tegasnya.
Menutup arahannya, Thaher mengingatkan enam pejabat yang baru dilantik bahwa sumpah jabatan dan pakta integritas bukan sekadar formalitas.
Seluruh amanah harus dijalankan dengan kejujuran, tanggung jawab dan keberanian mengambil tindakan demi kepentingan masyarakat.
Ia berharap semangat SETARA (Sejahterakan Negeri) tidak hanya menjadi slogan pemerintahan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat di 192 ohoi Maluku Tenggara.
“Berikan contoh terbaik dari diri sendiri,” pesannya.
Pelantikan dan pengambilan sumpah enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut berlangsung aman, tertib dan lancar hingga berakhir sekitar pukul 12.24 WIT. (M-009)
- Editor: Daton