Cegah Kebocoran Penerimaan, Kementerian Keuangan Tandatangai PKS dengan  Kejaksaan RI

Jaksa Agung Burhanuddin besama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara penandatangan Pejanjian Kerja Sama. (Foto: ist)
Jaksa Agung Burhanuddin besama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara penandatangan Pejanjian Kerja Sama. (Foto: ist)

JAKARTA,MENITINI.COM-Dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan dan bea cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAMINTEL) dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS), Kamis (16/06/2022) di Gedung Kemeterian Keuangan, Jakarta.

Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan tujuan dilakukannya kerja sama tersebut  adalah dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan dan di bidang bea cukai karena kedua lembaga tersebut merupakan penyidik yang nanti setelah penyidikan akan berujung kepada Kejaksaan dalam proses penuntutan.

“Oleh karenanya, dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi intensif antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum dan penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di bidang Tindak Pidana Khusus. Di bidang Intelijen, PKS dilakukan dalam rangka tukar informasi,” ujar Burhanuddin.

BACA JUGA:  38 UKM Bali Ikuti Pameran Smesco Indonesia

Menurutnya penandatanganan PKS ini adalah momen sangat penting dalam rangka saling mengenal dan saling mendukung dalam setiap kegiatan penegakan hukum satu sama lain sehingga tidak memunculkan kecurigaan antara satu institusi dengan institusi lainnya.

“Namun, apabila terjadi kebocoran dalam penerimaan keuangan negara maka Kejaksaan tidak bisa berdiam diri, tetap melakukan tindakan hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan. Intinya bahwa kedua belah pihak akan saling menjaga dan saling mendukung dalam rangka pengamanan penerimaan keuangan negara,” tegas Burhanuddin.

Lebih lanjut Burhanuddin berharap PKS disosialisasikan sampai ke tingkat bawah, yaitu Kejaksaan Tinggi sampai  Kejaksaan Negeri hingga Cabang Kejaksaan Negeri dan Kanwil sampai Kantor Pajak Pratama dan kantor Bea Cukai yang ada di beberapa kabupaten, sehingga seluruhnya dapat memahami, mengetahui dan berkoordinasi secara efektif di lapangan.

BACA JUGA:  Kebijakan Ekonomi Makro 2023, Dorong Pemulihan dari Sumber Non-APBN