Selain penertiban lahan, Satgas PKH juga mempercepat proses audit di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Langkah ini diambil sebagai respons atas bencana hidrometeorologi yang terjadi di ketiga provinsi tersebut, yang diduga berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan.
Perkembangan penertiban kawasan hutan tersebut dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang digelar secara virtual dari London, Senin (19/1/2026). Rapat itu membahas hasil investigasi mendalam terhadap sejumlah perusahaan yang terindikasi melanggar hukum dalam pemanfaatan kawasan hutan.
Berdasarkan laporan Satgas PKH, Presiden mengambil langkah tegas dengan mencabut izin operasional 28 perusahaan. Rinciannya, sebanyak 22 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman dicabut izinnya, dengan total area mencapai 1.010.592 hektare.
Selain itu, izin enam perusahaan lain di sektor pertambangan, perkebunan, serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK) juga dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran.
Pemerintah menegaskan akan terus konsisten melakukan penertiban terhadap seluruh usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus mewujudkan pengelolaan SDA yang berkelanjutan demi kemakmuran rakyat.*
- Editor: Daton
