Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih

Jalur Mandiri PTN Dinilai Terlalu Panjang, DPR Soroti Dampaknya terhadap Nasib PTS

JAKARTA,MENIITINI.COM – Sistem penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) kembali menjadi sorotan, kali ini dari sisi dampaknya terhadap keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai mekanisme yang berlaku saat ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam perekrutan mahasiswa baru. Dalam kunjungan kerja di Universitas Riau, Pekanbaru, Fikri menekankan […]

Jalur Mandiri PTN Dinilai Terlalu Panjang, DPR Soroti Dampaknya terhadap Nasib PTS Read More »

Komisi I DPRD Badung berfoto bersama usai rapat kerja bersama 11 OPD bahas LKPJ 2025, Kamis (9/4/2026).

Serapan Anggaran OPD Badung 2025 Capai 75–90 Persen, DPRD Soroti Efisiensi dan Kekurangan SDM

BADUNG,MENITINI.COM – Komisi I DPRD Badung mulai menyorot kinerja serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025. Dari hasil rapat kerja bersama 11 OPD, terungkap rata-rata serapan anggaran berada di kisaran 75 hingga 90 persen. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I, I Gusti Lanang Umbara, pada

Serapan Anggaran OPD Badung 2025 Capai 75–90 Persen, DPRD Soroti Efisiensi dan Kekurangan SDM Read More »

Ilustrasi

DPR Ingatkan Pemerintah Waspadai Varian COVID-19 “Cicada”, Tekankan Penguatan Deteksi Dini

JAKARTA,MENITINI.COM – Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, mengingatkan pemerintah agar segera mengambil langkah efektif menyusul munculnya varian baru COVID-19 BA.3.2 atau yang dikenal sebagai “Cicada”. Varian ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyebaran yang lebih luas serta kemungkinan gejala yang lebih berat. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tidak panik. “Kemunculan varian baru ini tidak boleh disikapi

DPR Ingatkan Pemerintah Waspadai Varian COVID-19 “Cicada”, Tekankan Penguatan Deteksi Dini Read More »

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.

Puan Maharani Soroti 693 Bencana Awal 2026, Desak Penanganan Sistematis dan Antisipatif

JAKARTA,MENITINI.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tingginya jumlah kejadian bencana alam di Indonesia sepanjang awal tahun 2026. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan masih tingginya kerentanan masyarakat terhadap risiko bencana yang perlu segera ditangani secara sistematis. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat sebanyak 693 kejadian bencana alam sejak Januari hingga 6 April

Puan Maharani Soroti 693 Bencana Awal 2026, Desak Penanganan Sistematis dan Antisipatif Read More »

Ilustrasi pekerja

DPR Soroti 19 Juta Pekerja Miskin Belum Terjangkau Jaminan Sosial

JAKARTA,MENITINI.COM – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mendorong percepatan akses perlindungan bagi pekerja miskin melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hingga kini, jumlah pekerja miskin yang belum terjangkau program tersebut diperkirakan masih mencapai sekitar 19 juta orang. Edy menilai kelompok pekerja miskin dan tidak mampu belum sepenuhnya dapat mengakses sistem jaminan sosial yang tersedia.

DPR Soroti 19 Juta Pekerja Miskin Belum Terjangkau Jaminan Sosial Read More »

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun.

MKD DPR: Polisi Jangan Ragu Tindak Anggota Dewan, Asal Bukti Cukup

JAKARTA,MENITINI.COM – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun menegaskan pentingnya sinergi antara MKD dan aparat penegak hukum dalam menjaga integritas anggota DPR, khususnya dalam penegakan etik dan hukum. Hal tersebut disampaikan Adang saat Kunjungan Kerja MKD DPR RI ke Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/4/2026). Ia menjelaskan, MKD memiliki fungsi sebagai

MKD DPR: Polisi Jangan Ragu Tindak Anggota Dewan, Asal Bukti Cukup Read More »

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, dalam rapat kerja dengan Menpan RB, Kepala BKN, Kepala LAN dan Ombudsman di Ruang Rapat Komisi II, Rabu (1/4/2026).

Pemda Terancam Tak Perpanjang Kontrak PPPK, DPR Minta Batas Belanja Pegawai Dilonggarkan

JAKARTA,MENITINI.COM –  Sejumlah pemerintah daerah (pemda) dilaporkan mulai mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini dipicu keterbatasan anggaran daerah serta aturan yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga PPPK di

Pemda Terancam Tak Perpanjang Kontrak PPPK, DPR Minta Batas Belanja Pegawai Dilonggarkan Read More »

Wayan Sudirta

DPR Dorong Pendalaman Unsur Pidana Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Andrie Yunus

JAKARTA,MENITINI.COM – Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus dengan menelusuri seluruh unsur pidana secara komprehensif, termasuk kemungkinan penerapan pasal pembunuhan berencana. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026), Ssdita menegaskan bahwa

DPR Dorong Pendalaman Unsur Pidana Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Andrie Yunus Read More »

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta.

DPR Dukung Desakan Investigasi PBB atas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

JAKARTA,MENITINI.COM – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah Indonesia yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengusut tuntas insiden serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian di Lebanon. Sukamta menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya prajurit TNI yang tengah menjalankan tugas dalam misi perdamaian dunia. “Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya

DPR Dukung Desakan Investigasi PBB atas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon Read More »

Anggota DPR Soroti Kasus Video Profil Desa di Karo, Nilai Berpotensi Kriminalisasi Pekerja Kreatif

Anggota DPR Soroti Kasus Video Profil Desa di Karo, Nilai Berpotensi Kriminalisasi Pekerja Kreatif

JAKARTA,MENITINI.COM – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyesalkan proses hukum yang menjerat pembuat video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Amsal Sitepu. Amsal yang merupakan Direktur CV Promiseland diketahui mengajukan proposal pembuatan video profil kepada sejumlah kepala desa. Dalam perkara tersebut, ia diduga melakukan penggelembungan anggaran (mark-up) dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Anggota DPR Soroti Kasus Video Profil Desa di Karo, Nilai Berpotensi Kriminalisasi Pekerja Kreatif Read More »

Scroll to Top