Menurutnya, persoalan sampah plastik memiliki cakupan luas sehingga tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Kolaborasi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk menyatukan perspektif, membangun kepercayaan, dan mendorong tindakan bersama.
“Tentu kami sangat mengapresiasi pendekatan science-based policy yang menjadi landasan FGD ini. Kebijakan yang efektif perlu diawali dengan pemahaman terhadap kondisi nyata perairan berdasarkan bukti serta data ilmiah. Hasil penelitian para ilmuwan kemudian dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, industri dalam mengevaluasi penggunaan kemasan dan tanggung jawab produksinya, serta masyarakat dalam menerapkan solusi yang sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya dalam pembukaan.
Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum ISOI, Nani Hendiarti, menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan dan aksi nyata dalam memperkuat penanganan sampah plastik di Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa upaya mewujudkan Bali yang bersih membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan konkret.
“Persoalan sampah plastik hingga kini masih membutuhkan perhatian serius, terutama dalam hal penguatan implementasi kebijakan di lapangan. Pemerintah terus menyempurnakan kebijakan terkait penanganan sampah plastik, termasuk penerapan EPR, agar tanggung jawab dan kontribusi setiap pihak dapat berjalan lebih efektif,” ungkap Nani.