JAKARTA,MENITINI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (BKS), sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemanggilan ini berkaitan dengan pengembangan kasus di wilayah Jawa Timur.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi, yakni saudara BKS selaku Menteri Perhubungan periode 2019-2024,” ujar Budi Prasetyo dikutip dari Kantor Berita Antara, (18/2).
Hingga pukul 12.33 WIB, pihak KPK menyatakan bahwa mantan Menhub tersebut belum terlihat hadir di lokasi pemeriksaan. Sebagai catatan, Budi Karya Sumadi terakhir kali memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara yang sama pada 26 Juli 2023 lalu.
Rekam Jejak dan Pengembangan Kasus
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah (kini BTP Kelas I Semarang).
Seiring berjalannya penyidikan, skala kasus ini terus meluas. Jumlah Tersangka awalnya 10 orang, kini per 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan 21 orang tersangka serta 2 korporasi.
Adapun Modus Operandinya, diduga terjadi pengaturan pemenang tender melalui rekayasa proses administrasi hingga penentuan pelaksana proyek.
Cakupan Proyek, dugaan korupsi ini mencakup berbagai proyek strategis, antara lain: Jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, Jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, Empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera.*
- Editor: Daton
