JAKARTA, MENITINI.COM – Komisi III DPR RI mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh bangsa. Komisi III meminta penyidikan tidak hanya berhenti pada dugaan pelanggaran terkait penyadapan elektronik, tetapi juga dikembangkan hingga kemungkinan tindak pidana makar.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam rapat kerja bersama Kapolri di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Habiburokhman menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh penting merupakan persoalan serius yang berpotensi mengancam keamanan negara dan kedaulatan nasional.
“Ini bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa,” tegas Habiburokhman.
Menurutnya, dugaan penyalahgunaan kewenangan dan instrumen negara untuk memata-matai kepala negara merupakan tindakan serius yang tidak boleh dibiarkan.
Ia juga menduga terdapat target politik berskala besar di balik operasi penyadapan tersebut. Karena itu, Komisi III meminta kepolisian mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, termasuk siapa yang menjalankan operasi, pihak yang memberikan perintah, hingga siapa saja yang mengambil keuntungan dari tindakan tersebut.
Habiburokhman menegaskan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum dalam penanganan perkara ini. Baik pelaksana di lapangan, pemberi perintah, maupun pihak yang diduga mengambil manfaat, termasuk individu atau kelompok politik, harus diproses sesuai ketentuan hukum apabila terbukti terlibat.