“Siapa pun yang terlibat, mulai dari pelaksanaan lapangan, pemberi perintah, pihak yang mengambil manfaat baik berstatus sebagai orang pribadi, partai politik, tokoh politik, kelompok politik harus diproses pidana secara tegas,” ujarnya.
Menanggapi desakan Komisi III, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, permufakatan jahat, atau bersama-sama melakukan tindak pidana makar dalam perkara tersebut.
Suyudi menyampaikan, selain menangani dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, kepolisian juga mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar.
“Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Suyudi.
Ia menjelaskan, penyelidikan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang harus dibuktikan secara terpisah.
Pendalaman difokuskan pada penelusuran pihak yang memberikan perintah, tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta tugas dan aktivitas yang berkaitan dengan perkara.
Kapolri menegaskan dugaan permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Dengan demikian, Komisi III DPR meminta seluruh fakta dalam kasus tersebut dibuka secara transparan, sementara Polri melanjutkan penyidikan dan penyelidikan untuk memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai hukum. (M-011)