JAKARTA, MENITINI.COM – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya.
Menurut Yusril, putusan MA tersebut telah bersifat final sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum lanjutan, termasuk PK. Gibran juga bukan pihak yang terlibat langsung dalam perkara kasasi tersebut.
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril menjelaskan, perkara yang diputus MA tersebut merupakan sengketa tata usaha negara (TUN) yang diajukan H.M. Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kini menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Dalam perkara tersebut, Gibran tidak masuk sebagai pihak tergugat intervensi. Karena itu, menurut Yusril, Gibran tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum lanjutan terhadap putusan tersebut.
Putusan yang dimaksud adalah perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusan itu, MA mengabulkan permohonan kasasi H.M. Subhan dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.