JAKARTA, MENITINI.COM – Komisi II DPR RI mulai mengevaluasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan 2024 sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Evaluasi dilakukan untuk membenahi berbagai persoalan regulasi sekaligus memperkuat kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu mendatang.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan evaluasi menyeluruh diperlukan karena masih ditemukan sejumlah persoalan krusial dalam dua kali penyelenggaraan pemilu yang sama-sama berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Hal itu disampaikan Bahtra saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyusunan RUU Pemilu Komisi II DPR RI bersama akademisi dari lima perguruan tinggi di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Bahtra, berbagai persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024 menjadi dasar perlunya penyempurnaan regulasi secara komprehensif. Pembenahan tersebut mencakup tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), penyelesaian norma hukum yang masih tumpang tindih, hingga pengisian kekosongan hukum yang ditemukan dalam praktik penyelenggaraan pemilu.
“Regulasi Pemilu ke depan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai tantangan dalam penyelenggaraan demokrasi,” ujar Bahtra.
Ia menegaskan, penyusunan RUU Pemilu tidak boleh hanya berorientasi pada aspek prosedural pergantian kekuasaan. Pemilu merupakan fondasi penting bagi konsolidasi demokrasi, legitimasi pemerintahan, serta kepercayaan publik terhadap sistem politik nasional.