JAKARTA,MENITINI.COM-Kejaksaan RI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai sinergi penegakan hukum di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Penandatanganan dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menpora Erick Thohir di Kantor Kemenpora, Senin (24/11/2025).
Dalam sambutannya, Jaksa Agung menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat kolaborasi di sektor hukum dan pembangunan kepemudaan serta olahraga. Ia menilai MoU ini menjadi bentuk komitmen politik hukum (legal policy) yang proaktif dan preventif.
“Pemuda adalah tulang punggung dan calon pemimpin masa depan bangsa, sementara olahraga menjadi wahana pembentukan disiplin, sportivitas, persatuan, dan kesehatan bangsa,” ujar Burhanuddin.
Namun, ia juga mengakui adanya berbagai tantangan yang masih dihadapi, mulai dari penyalahgunaan narkoba, match-fixing, pengelolaan aset dan dana yang tidak transparan, hingga potensi sengketa hukum.
Karena itu, menurutnya, sinergi antara Kejaksaan sebagai penegak hukum dan Kemenpora sebagai pemegang kebijakan menjadi semakin penting. “Pembinaan pemuda dan pengembangan olahraga memerlukan pondasi hukum yang kuat,” tegasnya.
Ruang Lingkup Kerja Sama
MoU antara Kejaksaan dan Kemenpora mencakup sejumlah poin strategis, di antaranya:
- Bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum di bidang perdata serta tata usaha negara.
- Pengamanan pembangunan strategis terkait program kepemudaan dan olahraga.
- Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga yang berintegritas.
- Pemulihan aset yang terkait dengan program di kedua sektor.
- Pertukaran data dan informasi untuk mendukung tugas masing-masing instansi.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pertukaran pengetahuan.
- Kegiatan lain yang disepakati bersama.
Kerja sama ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan secara reaktif, tetapi juga menciptakan ekosistem kepemudaan dan olahraga yang bersih, tangguh, dan berkelanjutan.
Jaksa Agung menegaskan komitmen institusinya untuk mengawal seluruh implementasi MoU tersebut. “Mari kita jadikan momen bersejarah ini sebagai titik tolak untuk memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang baik, berlandaskan akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum,” ujarnya.
Acara penandatanganan turut dihadiri pejabat utama dari kedua instansi, termasuk Plt. Wakil Jaksa Agung Asep N. Mulyana, para Jaksa Agung Muda, Kepala Badiklat Kejaksaan, serta Wamenpora Taufik Hidayat dan para deputi Kemenpora.*
- Editor: Daton
