- Deterrensi dan penindakan aktor inti
Penindakan harus menyasar kasus besar dengan aktor utama (big fish) guna memutus rantai korupsi sistemik sekaligus mengubah kalkulasi ekonomi bagi calon pelaku korupsi. - Pemulihan negara yang jelas dan terukur
Publik, kata Burhanuddin, menuntut bukti nyata melalui pengembalian uang negara untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Proses asset recovery yang lamban dan tidak transparan dinilai memperburuk persepsi terhadap penegakan hukum. - Perubahan tata kelola di instansi publik
Setiap perkara korupsi seharusnya menjadi momentum reformasi di instansi terkait, termasuk memperbaiki sistem pengadaan dan meningkatkan integritas layanan publik.
Tak ada toleransi bagi penanganan perkara yang asal-asalan
Jaksa Agung menegaskan bahwa para jaksa di daerah adalah representasi langsung wajah Kejaksaan. Ia tidak akan menoleransi penanganan perkara yang tidak profesional atau mengabaikan kepentingan publik.
“Tidak ada ruang bagi kelalaian atau kompromi yang mengorbankan kepentingan rakyat. Setiap perkara harus memberikan kontribusi maksimal bagi perubahan sistemik dan menyelamatkan kekayaan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegasnya.
