“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding,” ujarnya.
Sidang etik terhadap Ahrie berlangsung sekitar 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga sekitar pukul 20.10 WIB. Sejumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa penyidik Bareskrim Polri turut dihadirkan dalam persidangan.
Kasus yang menjerat Ahrie merupakan bagian dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Selain Ahrie, tiga nama lainnya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menduga praktik penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, pengusaha, hingga tokoh masyarakat. Dugaan perbuatan itu disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Dengan adanya putusan PTDH terhadap Ahrie, proses penegakan kode etik di internal Polri memasuki tahapan banding. Sementara itu, proses hukum pidana terkait dugaan penyadapan ilegal tetap menjadi ranah penyidikan tersendiri.
Polri juga menyatakan akan melanjutkan pemeriksaan etik terhadap pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. (M-011)
- Editor: Daton