JAKARTA,MENITINI.COM – Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan sebagai anggota Polri. Keputusan tersebut diambil melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Meski dijatuhi sanksi pemecatan, Ahrie Sonta menyatakan mengajukan banding atas putusan sidang etik tersebut.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan hasil putusan KKEP dalam konferensi pers di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026) malam.
Johnny mengatakan, majelis sidang menyatakan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Selain sanksi administratif berupa PTDH, Ahrie juga dijatuhi sanksi etik berupa pernyataan perbuatan tercela.
“Terhadap pelanggar AS, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat, yaitu diberhentikan sebagai anggota Polri,” kata Johnny.
Dalam persidangan tersebut, Ahrie dinilai menyalahgunakan kewenangan dan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Dugaan pelanggaran itu terjadi ketika Ahrie menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabag Mon) Robinopsnal Bareskrim Polri.
Johnny menjelaskan, Ahrie telah menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan majelis KKEP. Selanjutnya, permohonan tersebut akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding.