ANTALYA, MENITINI.COM – Indonesia menegaskan pentingnya menyeimbangkan upaya pencapaian net-zero emission dengan penguatan ketahanan iklim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transisi menuju ekonomi rendah karbon dinilai tidak boleh hanya berorientasi pada pengurangan emisi, tetapi juga harus mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas akses energi, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, dalam Ministerial Dialogue bertajuk Strengthening Climate Resilience and Shared Prosperity through Collaborative Action and Strategic Net-Zero Pathway di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Antalya, Türkiye, Senin (9/11/2026).
Jumhur mengatakan, ketahanan iklim harus menjadi bagian integral dari seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan nasional, penganggaran, pelaksanaan di daerah hingga pemantauan dan evaluasi.
Menurutnya, risiko dan kerentanan iklim perlu menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di berbagai sektor, termasuk tata ruang, pembangunan infrastruktur, pertanian, pengelolaan air, dan kesehatan masyarakat.
“Prinsip mendasar yang harus kita pegang adalah ketahanan iklim dibangun bersama masyarakat, bukan sekadar disampaikan kepada masyarakat,” tegas Jumhur.
Ia menambahkan, kebijakan adaptasi perubahan iklim tidak boleh berjalan sendiri sebagai program lingkungan, tetapi harus terintegrasi dengan agenda pembangunan. Salah satu implementasinya melalui Program Kampung Iklim (ProKlim), yang mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.