DENPASAR,MENITINI.COM – Rencana Pemerintah Provinsi Bali untuk menambah penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali mendapat sorotan dari DPRD Bali. Dalam Rapat Paripurna DPRD Bali yang digelar Senin (19/1) di Gedung Wiswa Sabha, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum, termasuk Fraksi Partai Golkar yang menekankan pentingnya kehati-hatian dalam kebijakan tersebut.
Pandangan Fraksi Golkar dibacakan oleh Agung Bagus Tri Candra Arka. Ia menyatakan, secara prinsip Fraksi Golkar menyetujui langkah Pemprov Bali menambah modal di BPD Bali. Menurutnya, BPD Bali selama ini terbukti menjadi salah satu aset strategis daerah yang berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi, penguatan sektor produktif, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
Namun demikian, Fraksi Golkar menilai penambahan penyertaan modal tidak boleh dilakukan secara seremonial atau semata-mata untuk menjaga porsi kepemilikan saham pemerintah daerah. DPRD mengingatkan adanya sejumlah risiko yang harus diantisipasi sejak awal, terutama jika penambahan modal tidak diikuti dengan lonjakan kinerja yang nyata.
Risiko lain yang disoroti adalah aspek tata kelola. Fraksi Golkar menegaskan bahwa BPD Bali harus terus bertransformasi menjadi bank yang profesional, efisien, dan mampu bersaing di tengah industri perbankan yang semakin kompetitif. Selain itu, keamanan aset daerah juga menjadi perhatian, khususnya jika penyertaan modal bersumber dari pemindahtanganan aset strategis yang bersifat permanen.
