Karena itu, evaluasi dan perumusan desain penyelenggaraan pemilu harus dilakukan secara cermat, inklusif, serta berbasis bukti dengan mempertimbangkan dinamika sosial, politik, hukum, dan pengalaman pemilu sebelumnya.
Dalam proses tersebut, Bahtra menilai keterlibatan kalangan akademisi memiliki arti strategis. Perguruan tinggi diharapkan memberikan perspektif objektif, kritis, dan komprehensif untuk memperkaya pembahasan RUU Pemilu.
RDPU tersebut menghadirkan akademisi dari Universitas Andalas, Universitas Lampung, Universitas Airlangga, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Lambung Mangkurat.
Sejumlah Isu Strategis Masuk Pembahasan
Bahtra juga mengungkapkan sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RUU Pemilu.
Beberapa di antaranya meliputi sistem pemilu, pemilihan presiden, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), penataan daerah pemilihan (dapil), pendaftaran partai politik baru, serta besaran daerah pemilihan (district magnitude).
Selain itu, metode konversi suara menjadi kursi dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) juga menjadi bagian penting yang perlu dikaji.
Politisi Partai Gerindra tersebut berharap RDPU bersama kalangan akademisi tidak sekadar menjadi forum penyampaian pandangan, tetapi menghasilkan dialog substantif untuk merumuskan tata kelola pemilu yang lebih demokratis, berkualitas, dan berintegritas.
Masukan akademisi diharapkan menjadi salah satu landasan dalam menyempurnakan regulasi pemilu agar mampu menjawab berbagai persoalan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.