JAKARTA, MENITINI.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto saat membuka Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (10/11/2026).
Dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Puan menegaskan bahwa DPR mengapresiasi langkah cepat Kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Namun, ia mengingatkan agar kewenangan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik maupun membungkam kritik masyarakat.
“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI. Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” ujar Puan.
Ia juga memastikan DPR mendukung upaya Polri mengusut kasus dugaan penyadapan tersebut secara transparan dan profesional, sehingga seluruh fakta dapat terungkap.
Kasus ini menjadi salah satu perhatian DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan pada masa persidangan yang baru dimulai. Puan menegaskan, pengawasan parlemen akan diarahkan pada berbagai persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan membutuhkan tindak lanjut pemerintah.
“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah,” katanya.