DPR Dorong Industri Kendaraan Listrik Putus Ketergantungan Impor Komponen

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Tim Panja RUU Kawasan Industri ketika melaksanakan Kunjungan Kerja ke PT. ALVA , di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (23/09/2026).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Tim Panja RUU Kawasan Industri ketika melaksanakan Kunjungan Kerja ke PT. ALVA , di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (23/09/2026). (Foto: Parlementaria/Dwiki/sai)

BEKASI, MENITINI.COM – Ketua Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) di Indonesia tidak berhenti sebagai tren pasar. Menurutnya, elektrifikasi kendaraan harus diarahkan untuk memperkuat industri nasional sekaligus menekan biaya transportasi masyarakat.

Evita menyoroti masih tingginya ketergantungan industri otomotif nasional terhadap impor bahan baku dan komponen utama, termasuk baterai dan plastik.

Ia menilai percepatan operasional Indonesia Battery Corporation (IBC) menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kendaraan listrik hingga 60-80 persen.

BACA JUGA:  Tiga Kader Penting PSI Mundur di Hari yang Sama, Mengapa? Alasan Giring Berbeda dari Raja Juli dan Isyana

“Sekarang ini kan sebenarnya masalah yang mereka hadapi ini adalah bahan baku ya, baterai, plastiknya. Itu kan masih impor kita. Kita dorong lah segera yang namanya IBC ini, yang produksi baterai ini bisa segera terealisasi dan diproduksi, sehingga pencapaian TKDN 60 ke 80 itu bisa tercapai,” tegas Evita.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Panja RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI ke fasilitas PT Ilectra Motor Group (ALVA) di Delta Silicon Industrial Park, Kawasan Industri Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (23/9/2026).

BACA JUGA:  DPR Dalami RUU Perampasan Aset, Soroti Pengawasan dan Pengelolaan Aset

Selain memperkuat industri hulu, Evita menekankan pentingnya memastikan kendaraan listrik memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, terutama melalui penghematan biaya operasional.

Menurutnya, efisiensi penggunaan kendaraan listrik perlu didukung jaringan layanan purnajual (after-sales service) yang mampu menjangkau berbagai wilayah Indonesia.

Halaman 1 dari 2
Scroll to Top