Yusril juga menyampaikan bahwa Kemendikdasmen tampaknya tidak akan mengajukan PK. Kementerian tersebut, menurut dia, akan segera melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resmi putusan.
“Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yusril menilai pembuktian mengenai keabsahan dokumen pendidikan seharusnya dilakukan melalui proses persidangan. Bukan melalui pernyataan atau pembuktian di luar pengadilan, terlebih persoalan tersebut telah melalui proses hukum di lembaga peradilan.
Terkait langkah yang akan ditempuh Gibran untuk menjelaskan keabsahan dokumen pendidikannya, Yusril menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Wakil Presiden.
Dengan demikian, menurut Yusril, putusan MA mengenai pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran harus dihormati dan dilaksanakan oleh pihak kementerian terkait. (M-011)
- Editor: Daton