BADUNG,MENITINI.COM – Komisi I DPRD Badung mulai menyorot kinerja serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025. Dari hasil rapat kerja bersama 11 OPD, terungkap rata-rata serapan anggaran berada di kisaran 75 hingga 90 persen.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I, I Gusti Lanang Umbara, pada Kamis (9/4) itu menilai capaian tersebut tergolong positif, meski belum menyentuh angka maksimal.
“Rata-rata serapan anggaran OPD sudah cukup baik, apalagi di tengah berbagai penyesuaian kebijakan sepanjang tahun,” ujar Umbara.
Meski demikian, DPRD tetap memberi catatan. Serapan yang belum optimal dinilai dipengaruhi sejumlah faktor, seperti kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun, serta proses peralihan tenaga kontrak menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Umbara menegaskan, kendati serapan tidak mencapai 100 persen, program-program untuk masyarakat dipastikan tetap terealisasi. “Tidak ada serapan yang tidak tercapai untuk kepentingan masyarakat. Program untuk masyarakat sudah berjalan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi I turut mengevaluasi kinerja 11 OPD, di antaranya BKPSDM, DPMPTSP, Bappeda, BPKAD, BPBD, hingga Satpol PP dan Dukcapil Badung.
Selain soal serapan anggaran, DPRD juga menyoroti kebutuhan peningkatan kualitas belanja daerah. Dewan mendorong OPD agar lebih optimal dalam memaksimalkan anggaran, terutama untuk peningkatan pelayanan publik dan penguatan sarana prasarana.
Beberapa kebutuhan yang disorot antara lain penambahan fasilitas kantor, armada operasional seperti truk sampah, serta kendaraan patroli Satpol PP guna menunjang ketertiban umum.
Isu kekurangan sumber daya manusia (SDM) menjadi perhatian serius. DPRD menilai keterbatasan SDM turut memengaruhi efektivitas penyerapan anggaran dan kinerja layanan publik, terutama di Badung sebagai daerah pariwisata utama Bali.
Untuk itu, DPRD mendorong BKPSDM lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar Badung mendapat kebijakan khusus dalam pengangkatan pegawai.
“Kebutuhan SDM di Badung sangat kompleks. Kita menjaga pariwisata dan keamanan, ini perlu SDM yang cukup dan mumpuni,” kata Umbara.
Di sisi lain, evaluasi juga diarahkan pada kinerja BPBD dalam penanganan bencana yang dinilai masih perlu penyempurnaan, khususnya terkait cakupan bantuan bagi masyarakat, termasuk sektor pertanian.
Sementara itu, BPKAD didorong mengoptimalkan pengelolaan aset daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ke depan kapasitas fiskal daerah dapat semakin kuat dan berdampak pada peningkatan kualitas belanja serta serapan anggaran. (M-011)
- Editor: Daton
