“Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” lanjutnya.
Selain itu, Dino menyoroti sikap Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai penyeimbang dalam proses diplomasi. Ia juga mengapresiasi kehati-hatian pemerintah yang tetap mengedepankan prinsip dan kepentingan nasional Indonesia, termasuk membuka opsi untuk menarik diri jika kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai dasar bangsa.
“Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” tegas Dino.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menekankan bahwa keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace telah melalui proses konsultasi yang matang. Ia menyebut Indonesia lebih dulu melakukan dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.
“Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” kata Hassan.
Menurut Hassan, delapan negara tersebut berpotensi menjadi kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam Board of Peace, sekaligus memastikan proses yang berjalan tetap berorientasi pada tujuan kemanusiaan. Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian konflik internasional tidak selalu harus berada di bawah kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya,” ujarnya.
