JAKARTA,MENITINI.COM – Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove.
Keputusan tersebut disampaikan setelah Presiden Prabowo memimpin diskusi bersama sejumlah akademisi dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, BPGMN nantinya diarahkan untuk mengedepankan upaya pencegahan karhutla, terutama di wilayah yang memiliki kawasan gambut.
“Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” ujar Raja Juli.
Menurut Raja Juli, pembentukan badan tersebut merupakan bagian dari perubahan pendekatan dalam penanganan karhutla. Pencegahan dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan yang bersifat reaktif setelah kebakaran terjadi.
Berbeda dengan kelembagaan sebelumnya, BPGMN nantinya berada langsung di bawah Presiden dan akan diisi oleh para ilmuwan serta profesional.
“Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner,” katanya.
BPGMN juga akan didukung anggaran yang memadai untuk menjalankan upaya pencegahan kebakaran hutan. Fokus awal terutama diarahkan ke enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Raja Juli mengatakan, pembentukan BPGMN sekaligus menunjukkan keterbukaan Presiden Prabowo terhadap masukan, evaluasi, dan kritik dari kalangan ilmuwan.
“Ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan evaluasi bahkan kritik dari para ilmuwan,” tuturnya.
Perkuat Deteksi Dini Berbasis AI
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo mengapresiasi kehadiran para peneliti dan ilmuwan dalam diskusi tersebut.
BRIN, kata Arif, akan mendukung BPGMN terutama dalam penguatan sistem deteksi dini dan deteksi titik panas atau hotspot.
“BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi hotspot dan selama ini kami juga sudah melakukan itu dan sudah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan,” ujar Arif.
Teknologi kecerdasan buatan (AI) juga akan terus dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi potensi kebakaran lebih awal.
“Dan sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” lanjutnya.
Selain teknologi, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pencegahan presisi berbasis desa. Masyarakat desa akan dilibatkan secara langsung karena dinilai memiliki kedekatan dengan sumber daya lingkungan di wilayahnya.
Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) menjadi salah satu unsur yang dapat diperkuat dalam pendekatan tersebut.
“Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya,” kata Arif.
Dorong Solusi Teknologi dan Ekonomi
Diskusi juga membahas sejumlah solusi teknologi untuk mendukung pencegahan dan penanganan kebakaran, antara lain water injection, pompa di tingkat desa, serta penggunaan bahan alternatif untuk pemadaman.
Dari sisi ekonomi, pemerintah juga membahas pengembangan sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hidrologi gambut.
Arif menyebut sekitar 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut sehingga aspek penghidupan masyarakat perlu menjadi bagian dari strategi pengelolaan kawasan.
“Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” tuturnya.
Sejumlah komoditas juga dibahas sebagai alternatif sumber penghidupan. Sagu disebut sebagai pilihan jangka panjang karena membutuhkan waktu sekitar delapan tahun, kopi untuk jangka menengah, sedangkan tanaman hortikultura dinilai dapat menjadi pilihan untuk jangka lebih pendek.
“Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek,” kata Arif. (M-011)
- Editor: Daton