Menteri LH Dorong Percepatan PSEL di Makassar, Minta Daerah Waspada Kebakaran TPA

Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, saat melakukan kunjungan kerja strategis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, saat melakukan kunjungan kerja strategis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. (Foto: KLH/BPLH)

MAKASSAR,MENITINI.COM – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terus mempercepat transformasi pengelolaan sampah nasional melalui pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dan penerapan teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF). Langkah tersebut menjadi fokus kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Jumhur memimpin rapat koordinasi percepatan proyek strategis nasional PSEL bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, sejumlah kepala daerah, serta pihak off-taker PT Semen Tonasa.

Menurut Jumhur, fasilitas PSEL akan dibangun dengan konsep modern sehingga jauh berbeda dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) konvensional yang selama ini identik dengan bau dan kondisi kumuh.

“Kalau PSEL sudah jadi nantinya maka tidak akan ada bau sama sekali dan tidak akan seperti Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang selama ini dilihat masyarakat. Justru akan terlihat seperti sebuah mal yang bersih dan indah,” ujar Jumhur.

Selain pembangunan PSEL, KLH/BPLH juga mendorong pemanfaatan teknologi RDF sebagai solusi alternatif pengelolaan sampah. Teknologi tersebut mengolah sampah menjadi bahan bakar pengganti batu bara yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan oleh sektor industri, termasuk industri semen.

BACA JUGA:  Hari Mangrove Sedunia 2026, KLH Tanam Lebih dari 1 Juta Bibit di 162 Titik se-Indonesia

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk mendukung percepatan proyek tersebut, termasuk menyiapkan alternatif lokasi terbaik bagi pembangunan PSEL yang melayani kawasan aglomerasi.

Di tengah pembahasan proyek jangka panjang tersebut, Menteri Jumhur juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di TPA selama musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga November.

Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota mengerahkan petugas pemadam kebakaran untuk melakukan pembasahan area TPA guna mengurangi risiko kebakaran akibat tingginya kandungan gas metana pada timbunan sampah.

“Saya minta semua pemda waspada bencana kebakaran TPA. Kerahkan pemadam kebakaran untuk melakukan pembasahan terhadap area TPA, karena sampah di TPA mengandung gas metan yang tinggi. Pastikan tidak boleh ada orang membakar sampah sembarangan atau merokok di area TPA,” tegasnya.

Rangkaian kunjungan kerja di Makassar ditutup dengan peninjauan ke TPA Tamangapa Antang beserta Instalasi Pengolahan Air Lindi (IPAL). Dalam kesempatan itu, Jumhur memberikan apresiasi terhadap pengelolaan TPA yang telah menerapkan sistem controlled landfill serta memanfaatkan gas metana untuk disalurkan secara gratis kepada masyarakat sekitar.

BACA JUGA:  Perempuan Desa Penyandingan Jadi Garda Terdepan Jaga Hutan Adat Lewat Pemantauan Sungai dan Usaha Agroforestri

Menurutnya, pengelolaan TPA Tamangapa Antang telah memenuhi sekitar 90 persen dari standar yang diharapkan KLH/BPLH dan layak menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

“Kerja Pak Wali Kota sudah oke. Kira-kira sudah 90-an persen sesuai harapan KLH. Saya rasa ini cukup baik dan bisa dicontoh kota-kota lain di Indonesia,” katanya.

KLH/BPLH optimistis kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha akan mempercepat modernisasi sistem pengelolaan sampah nasional, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. (M-011)

  • Editor: Daton
Iklan
Scroll to Top