“Banyak sekali perlu diaudit seperti anggaran PON kemarin. Dalam pengadaan barang juga, apakah penunjukan langsung atau tidak ini nanti kan diungkap kejaksaan. Begitu juga tiket pesawat, kwitansi hotel dan lain-lain,” katanya saat dihubungi Senin (21/3/2022).
Dijelaskan mantan Ketua Forki Badung ini, selain itu banyak dugaan nepotisme di dalam KONI Bali. Termasuk dugaan politik dinasti jabatan.
Terkait adanya laporan itu, Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, A Luga Harlianto saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut.
“Benar Kejati menerima surat terkait KONI Bali. Surat dari masyarakat,” katanya. Laporan itu kata dia diterima pada tanggal 14 Maret 2022. Laporan itu akan diproses sesuai dengan SOP Kejaksaan. “Ditelaah terlebih dahulu apakah merupakan kewenangan kami termasuk kebenaran info tersebut,” pungkasnya. (M-007)
