Apalagi, ingat dia, sesuai UU 23 tahun 2014 tentang Pemda dan turunanya melalui peraturan pemerintah dalam grand desain sudah dimekarkan Provinsi Maluku Utara.”Nah, kita mendorong agar ada satu provinsi lagi dan 13 calon DOB Kabupaten dan kota, tentu berbagai persoalan ekonomi dan kemiskinan bisa teratasi,”paparnya.
Apalagi, ingat politisi PKS dari daerah pemilihan Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kepulauan Aru itu, pemekaran DOB sangat penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengentaskan kemiskinan. “Nah, ini terkait persoalan ekonomi dan kemiskinan sebagai mana beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam Raker KAHMI.
