BADUNG,MENITINI.COM – Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan menilai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung telah bekerja nyata dalam menangani persoalan sampah kiriman di kawasan pantai. Upaya tersebut dinilainya sudah dilakukan secara konsisten, jauh sebelum isu sampah pantai disinggung Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Bogor.
Ponda Wirawan menegaskan, pernyataan Presiden seharusnya dimaknai sebagai pengingat sekaligus dorongan agar penanganan sampah terus diperkuat. Namun demikian, hal itu tidak bisa diartikan bahwa pemerintah daerah selama ini abai. “Pemkab Badung melalui perangkat daerah terkait sudah melakukan langkah-langkah konkret dalam penanganan sampah kiriman di pantai,” ujarnya di Kantor DPRD Badung, Rabu (4/2).
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, kerja nyata tersebut dapat dilihat langsung di lapangan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), bersama instansi lain seperti Dinas PUPR, secara rutin terjun melakukan pembersihan, terutama saat musim angin barat ketika sampah kiriman meningkat. “Petugas kebersihan selalu siaga. Tidak hanya mengandalkan tenaga manusia, alat berat juga dikerahkan untuk mempercepat penanganan,” jelasnya.
Selain perangkat daerah, penanganan sampah pantai juga melibatkan berbagai elemen masyarakat. TNI, Polri, pelaku pariwisata, organisasi kemasyarakatan hingga LSM kerap turun langsung bergotong royong membersihkan pantai. Dari sisi kebijakan, DPRD bersama pemerintah daerah juga telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk mendukung penanganan sampah. Bahkan, dalam evaluasi APBD 2026, DPRD memberikan tambahan anggaran bagi DLHK.
