Facebook X-twitter Youtube

DPRD Badung Setujui Raperda RTRW 2025-2045 jadi Perda

Badung, Politik /

BADUNG,MENITINI.COM-DPRD Badung telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan ini disampaikan dalam rapat paripurna internal yang digelar di Gedung DPRD Badung pada Kamis (13/2/2025). Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian tahapan […]

DPRD Badung Setujui Raperda RTRW 2025-2045 jadi Perda Read More »

Fraksi PDIP DPRD Badung Dukung Ranperda Tata Ruang

Politik /

BADUNG,MENITINI.COM-Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung menyatakan secara umum menerima dan menyetujui Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2025-2045. Hal itu tertuang oleh Pandangan Umum (PU) yang dibacakan oleh Bima Nata dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun

Fraksi PDIP DPRD Badung Dukung Ranperda Tata Ruang Read More »

Bupati Giri Prasta apresiasi fraksi DPRD badung

DPRD Badung Sepakati Raperda RTRW 2025-2045, Bupati Giri Prasta Apresiasi Dukungan Fraksi

Badung, Politik /

BADUNG,MENITINI.COM-Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyampaikan apresiasi kepada fraksi-fraksi DPRD Badung yang telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung tahun 2025-2045. “Kami atas nama pemerintah mengapresiasi dan berterima kasih kepada Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Golkar DPRD Badung yang telah sepakat dan menyetujui Raperda RTRW

DPRD Badung Sepakati Raperda RTRW 2025-2045, Bupati Giri Prasta Apresiasi Dukungan Fraksi Read More »

Perintah Prabowo Kepada Tiga Pimpinan Penegak Hukum, Tindak Tegas Koruptor: Maling Gak Usah Diajak Rukun!

Politik /

SURABAYA, MENITINI.COM- Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan penegak hukum dari Kejaksaan Agung, Polri, hingga KPK untuk menindak tegas koruptor. Prabowo pun menegaskan ia tidak main-main dengan prinsipnya yang ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih. “Saya ingin mengajak kebaikan, saya mau mendekati dengan baik ya, saya katakan sudah 100 hari mbok sadar, mbok bersihkan diri, hai koruptor-koruptor

Perintah Prabowo Kepada Tiga Pimpinan Penegak Hukum, Tindak Tegas Koruptor: Maling Gak Usah Diajak Rukun! Read More »

Amandemen UUD 1945  Ciptakan Masalah, Kembalikan Marwah MPR sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Politik /

JAKARTA, MENITINI.COM – Reformasi, tidak membawa  Bangsa dan Negara ini menjadi lebih baik. Amandemen UUD 1945 sampai empat kali justru menciptakan permasalahan silih berganti. Bangsa ini  hanya berkutat pada konflik politik yang tiada henti. Salah satu implikasi dari amandemen adalah perubahan beberapa Pasal dari UUD 1945.     Akademisi Hukum Tata Negara, Dr. Muhammad Rullyandi,

Amandemen UUD 1945  Ciptakan Masalah, Kembalikan Marwah MPR sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Read More »

Hadiri Kongres Muslimat NU, Probowo:  Jangan Ikut Pecah Belah,  Ada yang Mau Pisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Lucu Juga

Politik /

SURABAYA, MENITINI.COM– Presiden Prabowo Subianto sempat menyorot adanya upaya pecah belah antara dirinya dengan mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Jatim International Expo Convention Exhibition, Senin (10/2/2025). Menurut Prabowo hal ini ia ditanggapi dengan tertawa saja. “Jadi memang kalau politik saya belajar dari Pak Jokowi tidak usah malu-malu,

Hadiri Kongres Muslimat NU, Probowo:  Jangan Ikut Pecah Belah,  Ada yang Mau Pisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Lucu Juga Read More »

Pemerintah Tunda Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Tunggu Keputusan MK

Politik /

JAKARTA,MENITINI.COM-Pemerintah memutuskan untuk menunda pelantikan kepala daerah terpilih yang semula direncanakan pada 6 Februari 2024. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menjelaskan bahwa penundaan ini dilakukan untuk menyelaraskan jadwal pelantikan seluruh kepala daerah secara serentak. Menurut Tito, penundaan ini berlaku bagi kepala daerah terpilih yang tidak menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Pelantikan bagi mereka

Pemerintah Tunda Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Tunggu Keputusan MK Read More »

PKS Apresiasi Kinerja Pemerintahan Prabowo Menjelang 100 Hari

NASIONAL, Politik /

JAKARTA,MENITINI.COM-Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Haldi Zusrijan Panjaitan mengapresiasi kinerja pemerintahanan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto menjelang 100 hari. Dilansir dari RRI, menurut Haldi, ada keseriusan yang sangat baik dari Presiden Prabowo Subianto dalam menuntaskan janji-janji kampanye Pilpres 2024. “Terlihat beberapa kebijakan yang beliau ambil program 100 hari. Seperti beliau fokus Makan

PKS Apresiasi Kinerja Pemerintahan Prabowo Menjelang 100 Hari Read More »

Mbak Tutut Kembali Ke Partai Golkar? Ini Pendapat Guru Besar Hukum  Tata Negara Unpad dan Pemerhati Politik

Politik /

DENPASAR, MENITINI.COM – Siti Hardianti Hastuti Rukmana atau akrab disapa Mbak Tutut diharapkan bisa kembali bergabung ke Partai Golongan Karya (Golkar). Harapan ini disampaikan praktisi hukum dan pemerhati politik sosial dan budaya (Polsosbud), Agus Widjajanto. Harapan itu berdasarkan fenomena terkini, dimana tidak ada satupun pengurus teras Golkar dari keluarga Presiden Soeharto. Penggagas dan pendiri Partai

Mbak Tutut Kembali Ke Partai Golkar? Ini Pendapat Guru Besar Hukum  Tata Negara Unpad dan Pemerhati Politik Read More »

DPR Sebut Putusan MK terkait Presidential Threshold adalah Final dan Mengikat

Politik /

JAKARTA,MENITINI.COM-Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan Presidential Threshold 20 persen. Parlemen menggaransi, menindaklanjuti dengan memasukkan poin putusan MK itu ke dalam pembentukan norma baru. Dilansir dari RRI, Rifqi mengungkapkan, poin MK terkait PT itu juga bisa dimasukan undang-undang yang mengatur pengusulan pasangan capres-cawapres. Putusan MK tersebut

DPR Sebut Putusan MK terkait Presidential Threshold adalah Final dan Mengikat Read More »

Scroll to Top