KLUNGKUNG, MENITINI.COM – Pemerintah Kabupaten Klungkung berharap rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027 diikuti dengan pengalihan pembiayaan gaji ke pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Harapan tersebut disampaikan Bupati Klungkung I Made Satria di tengah tingginya beban belanja pegawai dan insentif yang harus ditanggung pemerintah daerah. Saat ini, anggaran untuk kebutuhan tersebut telah mencapai sekitar Rp170 miliar per tahun.
Menurut Satria, besarnya belanja pegawai berpotensi membatasi ruang fiskal daerah, terutama dalam memenuhi kebutuhan belanja rutin dan pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Karena itu, Pemkab Klungkung menyambut baik rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mengangkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Namun, pemerintah daerah berharap kebijakan tersebut tidak menambah beban keuangan daerah.
“Tentu kami sangat menyambut baik rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dari Kemenpan RB. Kita justru perjuangkan juga. Cuma perjuangannya bagaimana agar pembayarannya tidak dibebankan ke daerah, itu saja,” ujar Satria saat dikonfirmasi seusai menghadiri rapat paripurna di DPRD Klungkung, Senin (9/11/2026).
Ia mengungkapkan, persoalan pembiayaan PPPK bukan hanya dihadapi Kabupaten Klungkung, melainkan juga menjadi perhatian sejumlah pemerintah daerah lainnya. Karena itu, para kepala daerah telah beberapa kali menyuarakan agar pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab pembayaran gaji PPPK.