Adi Arnawa berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pembangunan infrastruktur strategis daerah, termasuk yang memiliki konektivitas dengan jalan nasional dan kawasan destinasi pariwisata.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi konstitusional Banggar di bidang anggaran.
Menurut Syarief, pihaknya ingin memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan APBN di daerah, transfer ke daerah, kebijakan fiskal, pengendalian inflasi, perpajakan, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyebut kebijakan transfer ke daerah pada 2026 diarahkan pada belanja yang produktif, terukur, dan akuntabel untuk mendukung pelayanan dasar, daya saing daerah, ketahanan pangan, serta prioritas pembangunan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Banggar juga menyoroti sejumlah tantangan Bali, mulai dari pengendalian inflasi, kemacetan dan konektivitas, kualitas infrastruktur, pengelolaan sampah dan lingkungan, ketersediaan air, hingga perluasan manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal.
Syarief menyampaikan ekonomi Bali pada triwulan II 2026 tumbuh 5,78 persen secara tahunan, di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Namun, struktur ekonomi Bali masih cukup bergantung pada sektor akomodasi dan makan minum yang menyumbang sekitar 21,91 persen terhadap PDRB.
Karena itu, diversifikasi ekonomi melalui penguatan UMKM, pertanian, ekonomi kreatif dan sektor lainnya dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi Bali.