Senat AS Tolak Pembatasan Kewenangan Militer, Dukungan untuk Donald Trump Menguat

Presiden Amerika Serika Donald Trump.
Presiden Amerika Serika Donald Trump.

WASHINGTON, Mayoritas senator di Senat Amerika Serikat menolak rancangan resolusi yang bertujuan membatasi kewenangan militer Presiden Donald Trump dalam konflik dengan Iran. Hasil pemungutan suara menunjukkan dukungan mayoritas senator terhadap kebijakan presiden tersebut.

Dalam voting yang digelar di Senat, resolusi yang diinisiasi oleh senator dari Partai Demokrat itu hanya memperoleh 47 suara dukungan, sementara 53 senator menolak. Dengan hasil tersebut, rancangan aturan pembatasan aksi militer terhadap Iran gagal disahkan.

Dari kubu Partai Republik, hanya Rand Paul dari Kentucky yang mendukung resolusi tersebut. Sebaliknya, dari pihak Demokrat, John Fetterman dari Pennsylvania menjadi satu-satunya senator yang memilih menolak rancangan itu.

BACA JUGA:  Pencabutan Aturan Emisi PLTU Batu Bara di AS Picu Kekhawatiran Lonjakan Polusi

Jika disetujui, resolusi tersebut akan melarang presiden melancarkan tindakan militer terhadap Iran tanpa persetujuan eksplisit dari Kongres. Selain itu, apabila pasukan Amerika Serikat telah terlanjur terlibat dalam konflik tanpa persetujuan legislatif, presiden diwajibkan menghentikan operasi tersebut dalam waktu 30 hari.

Namun ketentuan tersebut tidak berlaku dalam situasi darurat, seperti ketika militer AS bertindak untuk menangkis ancaman atau serangan langsung terhadap wilayah, warga negara, maupun pasukan Amerika Serikat.

Perdebatan di Senat menguat setelah serangan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat bersama Israel terhadap sejumlah target di Iran pada 28 Februari, termasuk di ibu kota Teheran.

Serangan tersebut memicu reaksi keras dari Iran yang kemudian meluncurkan serangan rudal balasan ke wilayah Israel serta fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah.

BACA JUGA:  GCC Pertimbangkan Respons atas Serangan Rudal dan Drone Iran ke Negara Teluk

Sejumlah senator dari Partai Demokrat sebelumnya mengkritik langkah pemerintah yang dinilai berpotensi memperluas konflik di kawasan. Mereka juga mendesak pemerintah memberikan penjelasan lebih rinci mengenai tujuan operasi militer serta meningkatkan transparansi kepada Kongres dan publik Amerika Serikat. (M-011)

  • Editor: Daton
Iklan

BERITA TERKINI

TEKNO

OLAHRAGA

PERISTIWA

NASIONAL

DAERAH

HUKUM

POLITIK

LINGKUNGAN

Di Balik Foto

BERITA TERKINI

Indeks>>

Scroll to Top