Senin, 15 Juli, 2024
Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata menerima jajaran pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Badung, di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Badung, Jumat (14/4/2023)

Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata menerima jajaran pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Badung, di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Badung, Jumat (14/4/2023). (Foto: M-003)

BADUNG, MENITINI.COM – Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata menerima para guru beserta jajaran  Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Badung, di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Badung, Jumat (14/4). para guru khususnya guru swasta mengeluhkan kesulitan menerima peserta didik baru karena persaingan pendidikan gratis di sekolah negeri.

Pada pertemuan dihadiri oleh ketua PGRI Badung; Wayan Tur Adnyana dan Ketua BMPS Badung; I Made Reta, Parwata bayak memberikan masukan untuk keberlangsungan sekolah swasta. “Ini masalah klasik, setiap tahun mereka tidak mendapatkan murid yang optimal dan banyak yang lari ke negeri. Karena itu, mereka menyampaikan supaya sekolah swasta juga menjadi perhatian dari pemerintah,” ujar Parwata.

BACA JUGA:  Ketua DPRD Badung Minta PT. JBT Evaluasi dan Capai Target

Menurut Parwata, pada prinsipnya pemerintah berkeadilan dalam memberikan bantuan kepada sekolah negeri dan swasta. Parwata pun mendorong kepada pemerintah dalam hal ini Bupati beserta jajarannya agar bisa memperhatikan dari sisi operasional, sarana dan prasarana sekolah swasta sesuai dengan kebutuhannya.

Kemudian dari sisi regulasi, kata Parwata, diperlukan suatu data yang mendukung, seperti kluster sekolah swasta antara lain kluster atas, menengah, dan bawah/rendah. Klaster meliputi klaster guru, siswa, hingga sarana prasarana. Sebab tanpa data, pihaknya tidak bisa membuat regulasi.

Fungsi data klaster ini, imbuhnya, supaya gampang difasilitasi dan tepat untuk diberikan bantuan. Politisi PDIP asal Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara ini mengaku akan segera membuatkan surat resmi kepada Pemkab Badung, sehingga Dinas Pendidikan bisa segera mengklaster sekolah swasta yang ada di Badung. “Jangan sampai nanti kluster yang besar atau sekolah swasta yang sudah memiliki kemampuan dan kompetensi, ikut berpura-pura biar bisa mendapatkan bantuan. Ini gak fair. Kami nanti akan minta Dinas Pendidikan, untuk mengklaster,” katanya.

BACA JUGA:  Ketua DPRD Badung Minta PT. JBT Evaluasi dan Capai Target

Parwata menyebut, jika data kluster sekolah swasta ini rampung dalam waktu yang cepat, data tersebut akan menjadi acuan dalam membentuk regulasi, sehingga bisa mendorong pemerintah untuk memberikan fasilitas. “Saya harapkan pengklusteran sekolah swasta bisa diselesaikan dalam bulan ini oleh Dinas Pendidikan dan kita akan coba melakukan penyelarasan di APBD 2024,” ujarnya.  M-003