BULELENG,MENITINI.COM-Pemerintah Kabupaten Buleleng mengambil langkah serius untuk menangani persoalan siswa SMP yang belum lancar membaca. Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa, menginstruksikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Undiksha untuk segera melakukan asesmen atau screening terhadap ratusan siswa yang mengalami kesulitan membaca.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat lintas sektor yang digelar Selasa (29/4/2025) di Kantor Bupati Buleleng. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Disdikpora, FIP Undiksha, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP, serta sejumlah instansi lainnya.
Dari hasil verifikasi Disdikpora, tercatat sebanyak 375 siswa SMP atau sekitar 0,01 persen dari total 34.062 siswa di Buleleng belum lancar membaca. Untuk itu, tim relawan dari FIP Undiksha akan mendampingi siswa-siswa ini secara individual, guna mengetahui akar persoalan dan memberikan intervensi yang tepat.
“Asesmen akan menentukan apakah hambatan mereka berasal dari faktor disleksia, difabilitas, kurang motivasi, atau gaya belajar yang tidak sesuai. Hasil asesmen inilah yang menjadi dasar pendekatan tim dalam mendampingi siswa,” jelas Sekda Suyasa.
Ia juga menyoroti bahwa metode pengajaran di sekolah yang bersifat klasikal kerap kali tidak mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa secara individu. Karena itu, pendampingan ini juga akan melibatkan guru untuk mengenali kendala yang dihadapi siswa secara personal.
Untuk siswa yang masuk kategori difabel, pemerintah akan memfasilitasi pendampingan lebih lanjut melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) milik Provinsi Bali. Mereka juga akan mendapatkan fasilitas asrama dan kebutuhan dasar yang ditanggung penuh oleh pemerintah.
“Kita targetkan, dalam satu atau dua bulan, kemampuan membaca siswa yang lambat bisa membaik. Evaluasi akan rutin dilakukan untuk memantau efektivitas strategi ini,” ujar Suyasa.
Selain fokus pada kemampuan membaca, Pemkab Buleleng juga menaruh perhatian terhadap kasus siswa putus sekolah. Sekda Suyasa meminta seluruh kepala sekolah, guru, dan wali kelas aktif mendeteksi siswa SD yang berpotensi tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Menurutnya, penyebab putus sekolah harus dilaporkan secara rinci, termasuk jika alasan utamanya adalah faktor ekonomi.
“Kalau penyebabnya tidak punya seragam, Bupati sudah punya program bantuan seragam gratis untuk siswa TK, SD, dan SMP. Kalau lokasinya jauh, bisa dicari solusi transportasi. Tapi kalau masalahnya karena orang tua ajak anak bekerja setelah lulus SD, ini sudah masuk ranah sosial dan ekonomi keluarga,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, termasuk kepala desa, agar anak-anak usia sekolah tidak dibiarkan putus sekolah. Bantuan pembiayaan pun bisa dialokasikan dari dana desa melalui APBDes.
Sementara itu, Dekan FIP Undiksha, I Wayan Widiana, mengungkapkan pihaknya telah membentuk dua tim, yaitu tim ahli pendampingan dan tim lapangan. Tim ahli terdiri dari para dosen dan pakar pendidikan, sedangkan tim lapangan melibatkan mahasiswa FIP yang dinilai kompeten menangani kasus pembelajaran khusus.
“Untuk tahap awal, pendampingan akan dilakukan selama satu hingga tiga bulan. Setelah evaluasi, jika diperlukan, kami akan lanjutkan ke tahap kedua selama tiga bulan berikutnya. Jadi total pendampingan bisa berlangsung hingga enam bulan,” jelas Widiana. Adapun proses asesmen atau screening dijadwalkan hanya berlangsung selama satu hari.
Langkah kolaboratif ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Buleleng dalam memastikan setiap anak mendapat hak pendidikan yang layak, setara, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.*
- Editor: Daton
