JAKARTA,MENITINI.COM – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Benny K. Harman meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) mengakomodasi pengaturan khusus bagi daerah kepulauan.
Menurut Benny, pemerintah pusat perlu memberikan perlakuan berbeda kepada provinsi kepulauan karena memiliki karakteristik geografis, kebutuhan infrastruktur, serta tantangan pelayanan publik yang tidak sama dengan daerah yang didominasi wilayah daratan.
Hal itu disampaikan Benny dalam rapat pleno Baleg DPR RI yang membahas penyusunan RUU perubahan UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut menegaskan, pengakuan terhadap karakteristik kepulauan dalam undang-undang harus disertai kebijakan konkret, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
“Kita ini kan menganut negara kesatuan, negara kesatuan bukan negara federal. Meskipun demikian, kami ingin sekali ada perhatian khusus terhadap daerah ini, seperti halnya pemerintah pusat memperhatikan kekhususan-kekhususan yang ada di daerah-daerah lain,” ujar Benny.
Ia menjelaskan, masyarakat di provinsi kepulauan tersebar di sejumlah pulau dengan kondisi geografis dan aksesibilitas yang beragam. Situasi tersebut membuat penyediaan transportasi, infrastruktur dasar, serta pelayanan pemerintahan membutuhkan dukungan lebih besar.