JAKARTA,MENITINI.COM-Memperingati Hari Tani Nasional pada 24 September 2025, sekitar 12 ribu petani akan menggelar aksi di Jakarta untuk menuntut penyelesaian 24 masalah struktural agraria dan mendorong sembilan langkah perbaikan. Aksi ini juga akan mendapat dukungan dari sekitar 13 ribu petani di berbagai daerah.
“Melalui aksi ini, para petani akan menyampaikan sembilan tuntutan perbaikan atas 24 masalah struktural agraria akibat 65 tahun UUPA 1960 dan agenda reforma agraria yang tidak dijalankan lintas rezim pemerintahan,” ujar Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (21/9).
Di Jakarta, ribuan petani yang tergabung dalam berbagai organisasi akan bergabung dengan buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil lainnya menuju Gedung DPR RI. Mereka berasal dari Jawa Barat dan Banten, termasuk Serikat Petani Pasundan, Serikat Petani Majalengka, Serikat Pekerja Tani Karawang, hingga Pergerakan Petani Banten.
Selain di ibu kota, aksi serentak juga akan digelar di sejumlah daerah, seperti Aceh Utara, Medan, Palembang, Jambi, Bandar Lampung, Semarang, Blitar, Jember, Makassar, Palu, Sikka, Kupang, dan Manado.
Ketua Pergerakan Petani Banten (P2B), Abay Haetami, menuturkan bahwa konflik agraria di wilayahnya kerap melibatkan aparat militer. “Atas nama ketahanan pangan, tanah rakyat diambil alih, pohon dan tanaman yang menjadi penopang ekonomi keluarga dihancurkan, lalu diganti dengan jagung,” katanya.
Kondisi serupa dialami nelayan di pesisir Ujung Kulon yang kerap dipersekusi ketika mencari perlindungan dari cuaca buruk. “Mereka dituduh sebagai pencuri saat menghampiri pulau-pulau kecil,” tambah Abay.
Dari Blitar, May Putri Evitasari dari Paguyuban Petani Aryo menyebut generasi muda petani ikut turun aksi untuk memperjuangkan redistribusi lahan. “Tanah orangtua kami habis, kami sulit mengakses pendidikan layak, dan terpaksa bekerja di kota atau ke luar negeri menjadi TKW. Itu bukan pilihan yang kami inginkan,” katanya.
Sementara itu, Rangga Wijaya dari Serikat Pekerja Tani Karawang menyoroti semakin menyusutnya lahan pertanian di Karawang yang kini berubah menjadi kawasan investasi.
Menurut Dewan Nasional KPA, Dhio Dhani Shineba, tren represif aparat terhadap petani dan nelayan semakin meluas. “Sudah 31 tahun KPA mengawal isu ini, dan kami akan terus melakukannya tiap tahun untuk menagih janji reforma agraria,” tegasnya.
GTRA Dinilai Gagal
Dewi Kartika menilai, kegagalan pemerintah dalam menjalankan reforma agraria makin nyata. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dibentuk era Presiden Joko Widodo, menurutnya, tidak memberikan solusi.
“Gugus tugas ini hanya menghabiskan uang rakyat dari rapat ke rapat, sementara konflik agraria tidak pernah terselesaikan,” ucapnya.
Ia memaparkan, satu persen kelompok elit menguasai 58 persen tanah dan kekayaan alam di Indonesia, membuat 99 persen rakyat harus berebut sisanya. Dalam periode 2015–2024, tercatat 3.234 konflik agraria dengan luas 7,4 juta hektar, berdampak pada hilangnya tanah bagi 1,8 juta keluarga.
Konflik agraria, lanjut Dewi, bukan hanya karena lemahnya implementasi reforma agraria, tetapi juga dipicu proyek-proyek investasi skala besar. “PSN, food estate, kawasan ekonomi khusus, bank tanah, hingga militerisasi pangan merampas tanah petani, wilayah adat, serta akses nelayan ke laut,” katanya.
Ia menegaskan, baik pemerintahan Jokowi maupun Prabowo dinilai gagal menuntaskan reforma agraria sebagaimana amanat UUPA 1960 dan Pasal 33 UUD 1945.*
