JAKARTA,MENITINI.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tingginya jumlah kejadian bencana alam di Indonesia sepanjang awal tahun 2026. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan masih tingginya kerentanan masyarakat terhadap risiko bencana yang perlu segera ditangani secara sistematis.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat sebanyak 693 kejadian bencana alam sejak Januari hingga 6 April 2026 yang terjadi hampir bersamaan di berbagai wilayah.
Menurut Puan, tingginya frekuensi bencana tersebut bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menunjukkan kompleksitas tekanan kebencanaan yang semakin meningkat, baik dari sisi frekuensi, persebaran, maupun dampak sosial.
“Dengan masih banyaknya bencana alam, terutama yang berulang, ini menunjukkan kerentanan masyarakat yang belum banyak berubah dan harus segera dicarikan solusi,” ujar Puan dalam keterangannya, dikutip dari laman Parlementaria, Rabu (8/4/2026).
Politisi dari PDI Perjuangan itu menjelaskan, dominasi bencana seperti banjir, angin kencang, tanah longsor, hingga gempa bumi dalam waktu berdekatan menandakan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan.
Ia menilai, kondisi tersebut juga menggambarkan masih banyaknya kawasan permukiman yang berada dalam situasi rentan terhadap bencana berulang.
Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa tantangan penanganan bencana saat ini tidak hanya terletak pada respons pascakejadian, tetapi juga pada kemampuan negara dalam membaca pola kerentanan yang terus muncul di wilayah yang sama.
“Tantangan terbesar bukan hanya bagaimana negara bergerak setelah kejadian, tetapi bagaimana sistem nasional mampu membaca pola kerentanan yang berulang,” katanya.
Puan juga menyoroti tingginya kejadian banjir sebagai indikasi bahwa persoalan tata kelola air, kapasitas lingkungan, dan kesiapan infrastruktur permukiman belum mampu mengimbangi perubahan risiko.
Ia mengingatkan, data kebencanaan seharusnya tidak hanya menjadi catatan statistik, tetapi menjadi dasar evaluasi kebijakan yang lebih tajam, khususnya di daerah rawan bencana.
Menurutnya, fokus penanganan selama ini masih banyak tertuju pada fase tanggap darurat, padahal tantangan terbesar justru muncul pada fase pemulihan.
“Ketika rumah rusak, penghasilan terhenti, dan pendidikan anak terganggu, di situlah beban terpanjang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Puan menegaskan, keberhasilan penanganan bencana tidak cukup diukur dari kecepatan bantuan awal, melainkan dari kemampuan negara memastikan masyarakat tidak kembali ke kondisi rentan yang sama.
Ia juga menggarisbawahi bahwa dampak bencana kini semakin luas, tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi rumah tangga, kesehatan lingkungan, hingga kualitas hidup masyarakat.
“Bencana bukan lagi sekadar urusan kerusakan fisik, tetapi sudah menyentuh kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Puan mendorong pendekatan lintas sektor dalam penanganan kebencanaan, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan, kualitas infrastruktur, dan perubahan lingkungan.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem ke depan, termasuk ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino saat musim kemarau.
Menurutnya, langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini dengan memanfaatkan data klimatologi dan peta wilayah rawan yang sudah tersedia.
“Tantangan perubahan iklim menuntut cara kerja negara yang lebih responsif terhadap risiko. Tidak ada alasan kebijakan bergerak setelah dampak meluas,” pungkasnya.
Puan menegaskan, masyarakat membutuhkan kepastian kehadiran negara sebelum risiko membesar, bukan setelah bencana menimbulkan dampak luas. (M-011)
- Editor: Daton
