TABANAN,MENITINI.COM – Pemerintah Kabupaten Tabanan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Langkah tersebut dinilai penting karena persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga menyangkut pendidikan, kesehatan, jaminan sosial hingga akses terhadap lapangan pekerjaan.
Komitmen itu ditegaskan Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tabanan bersama unsur pemerintah, dunia usaha, donatur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dan pemangku kepentingan lainnya di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana Tabanan, Senin (7/9).
Rakor tersebut menjadi forum untuk menyatukan program sekaligus memastikan upaya penanggulangan kemiskinan tidak berjalan secara sektoral.
Bupati Sanjaya mengatakan, kemiskinan harus ditangani secara menyeluruh melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta penguatan sektor-sektor yang menjadi penggerak ekonomi daerah.
“Kemiskinan bukan semata-mata persoalan rendahnya pendapatan. Ini adalah persoalan multidimensional. Kalau lima program prioritas kita dapat dijalankan dengan baik dan fokus, saya yakin angka kemiskinan di Tabanan akan terus menurun,” tegas Sanjaya.
Menurutnya, pembangunan kesejahteraan masyarakat harus diarahkan pada tiga indikator utama, yakni masyarakat yang cerdas, sehat dan sejahtera.
Peningkatan kualitas pendidikan, kata dia, akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga.
Karena itu, pemerintah daerah juga mendorong penciptaan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin di Tabanan. Penguatan pertanian, pariwisata, infrastruktur serta pelestarian adat, agama, seni dan budaya dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita ciptakan lapangan pekerjaan sebaik dan sebanyak mungkin di Tabanan. Dengan demikian, masyarakat kita semakin cerdas, sehat, dan sejahtera, sehingga angka kemiskinan dari tahun ke tahun semakin menurun,” ujarnya.
22.415 Individu Berada di Desil 1
Pemkab Tabanan kini menggunakan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 sebagai salah satu landasan untuk mengarahkan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu, berbasis data dan berkelanjutan.
Sanjaya menekankan pentingnya akurasi data dalam menentukan kebijakan. Salah satunya melalui program Desa Presisi yang dikembangkan sebagai basis data pembangunan di tingkat desa.
Menurutnya, data yang akurat diperlukan agar program pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
“Pembangunan selalu bergerak. Karena itu, setiap desa harus memiliki data yang presisi. Dengan data yang akurat, Bappeda dapat menyusun perencanaan pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran,” jelasnya.
Berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang digunakan dalam penyusunan profil kemiskinan, tercatat 6.943 keluarga atau 22.415 individu berada pada desil 1 di Kabupaten Tabanan.
Angka tersebut, menurut Sanjaya, tidak boleh sekadar dipandang sebagai statistik. Di balik data tersebut terdapat masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah, mulai dari anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, pekerja, petani, nelayan hingga kelompok masyarakat lainnya.
Karena itu, penanggulangan kemiskinan diarahkan pada tiga langkah utama, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin atau kurang mampu, serta mengurangi dan menangani kantong-kantong kemiskinan.
TJSP Diminta Jadi Investasi Sosial
Dalam rakor tersebut, Sanjaya juga memberikan apresiasi kepada dunia usaha dan para donatur yang selama ini berkontribusi melalui program TJSP.
Namun, ia berharap kontribusi perusahaan ke depan tidak berhenti pada kegiatan amal atau pemberian bantuan sesaat. TJSP diharapkan berkembang menjadi investasi sosial yang produktif dan memberikan dampak berkelanjutan.
“Saya berharap program pemerintah dan TJSP tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling melengkapi. Rakor ini jangan hanya menjadi forum penyampaian laporan, melainkan harus menghasilkan kesepakatan dan tindak lanjut yang nyata,” katanya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menghindari pola kerja sektoral sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat saling terintegrasi.
Rakor tersebut diikuti sekitar 150 peserta dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, LSM, organisasi kemasyarakatan, pelaku pariwisata, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Sekretaris Bappeda Kabupaten Tabanan, Ida Ayu Agung Windayani Kusumaharani, mengatakan rakor digelar untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, mengidentifikasi berbagai hambatan, menyelaraskan dukungan TJSP serta meningkatkan ketepatan sasaran program berbasis data.
RPKD 2025–2029, lanjutnya, memuat profil kemiskinan, prioritas program serta lokasi sasaran penanggulangan kemiskinan.
“Melalui rakor ini diharapkan terbentuk komitmen bersama dan rencana tindak lanjut yang konkret sesuai peran dan kapasitas masing-masing pihak,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari capaian Tabanan dalam penanggulangan kemiskinan. Pada 2026, Kabupaten Tabanan meraih peringkat III kategori penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026.
Capaian tersebut sekaligus melengkapi catatan Tabanan dalam memperoleh dana insentif fiskal pada tahun-tahun sebelumnya. (M-011)
- Editor: Daton