Mochtar Ngabalin Sesalkan Pernyataan Din Syamsuddin : Dulu Ditawarin Staf Khusus Tak Malu

DENPASAR, MENITINI.COM Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), menyayangkan diksi Din Syamsuddin mengkritik tawaran Wamendikbud untuk  Sekum PP  Muhammadiyah Abdul Mu’ti merendahkan Muhammadiyah.

Ngabalin menyinggung saat Din menerima jabatan Utusan Khusus Presiden Jokowi. “Pak Din itu kan profesor, bukan provokator. Kenapa diksinya menggunakan diksi-diksi yang memprovokasi. Nggak boleh begitu, itu nggak bagus bagi kalangan kader dan Muhammadiyyin,” kata Ngabalin, Kamis (24/12/2020).

Ngabalin heran terhadap sikap Din. Padahal, kata Ngabalin, Din tidak malu-malu saat ditawari menjadi Utusan Khusus Presiden. “Kan beliau mantan Ketua Muhammadiyah, mantan Ketua MUI, profesor doktor kok tumben sekarang baru bicara malu. Dulu waktu ditawari jadi Utusan Khusus Presiden kok tidak malu dan menerima,” imbuh Ngabalin.

BACA JUGA:  Pangdam Brawijaya Kawal Kunjungan Presiden Jokowi di Unesa

Menurutnya, ucapan Din itu merupakan pernyataan sinis. Ngabalin meminta Din untuk segera move on. “Masa sih semua yang dilakukan pemerintah itu buruk di mata Pak Din, sementara Pak Din itu adalah figur yang memang selama ini dijadikan anak-anak muda Muhammadiyah, meskipun saya menghargai apa yang disampaikan beliau, tapi itu tidak mencerahkan generasi baru Muhammadiyah. Itu pernyataan yang sinis, segeralah move on,” ucapnya.

Din sudah dimintai tanggapan atas pernyataan Ngabalin, namun ia memilih tak menanggapi. 

Sebelumnya, Din Syamsuddin menilai sikap Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, yang menolak jabatan Wamendikbud, sudah tepat. Din mengatakan anggota Muhammadiyah memang tidak gila jabatan.

“Penolakan Prof Dr Abdul Mu’ti, MEd, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, untuk menjadi Wamendikbud adalah sikap yang tepat. Hal itu mencerminkan sikap seorang anggota Muhammadiyah sejati yang antara lain tidak gila jabatan, menolak jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas, dan jabatan yang merendahkan marwah organisasi,” kata Din dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (24/12/2020).

BACA JUGA:  Hadiri Puncak Peringatan HPN 2024, Ini Pesan Jokowi kepada Insan Pers

“Alasannya bahwa tidak berkemampuan mengemban amanat hanyalah sikap tawadu. Prof Abdul Mu’ti adalah guru besar dan pakar pendidikan yang mumpuni, wawasannya tentang pendidikan dan kemampuan memimpinnya sangat tinggi,” sambung Din.

Din juga menilai tawaran jabatan Wamendikbud kepada Abdul Mu’ti seolah merendahkan Muhammadiyah. Din berbicara soal penempatan orang yang tepat di sebuah jabatan.

“Penunjukan Prof Dr Abdul Mu’ti, MEd, sebagai Wamendikbud bernada merendahkan organisasi Muhammadiyah yang besar, pelopor pendidikan, dan gerakan pendidikan nasional yang nyata. Seyogianya Presiden memiliki pengetahuan kesejarahan dan kebangsaan sehingga dapat menampilkan kebijaksanaan untuk menempatkan seseorang dan sebuah organisasi pada tempatnya yang tepat,” ujar dia.

Mantan Ketum PP Muhammadiyah itu lantas bicara Muhammadiyah sebagai organisasi otonom “Bagi Muhammadiyah, memangku jabatan di pemerintahan bukanlah masalah besar (not a big deal), karena Muhammadiyah cukup mandiri dan otonom untuk menjadi mitra strategis dan kritis pemerintah, dalam suatu sikap proporsional: siap mendukung pemerintah jika baik dan benar, dan tak segan-segan mengkritik serta mengoreksi jika salah, menyimpang, atau menyeleweng,” kata don lex/poll

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *