DENPASAR, MENITINI.COM Min Aung Hlaing adalah Jenderal senior di Myanmar Myanmar dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar saat ini. Kelahiran tahun 1956.
Sebelum tragedi kekerasan Rohingya, akun media sosial milik sang jenderal, ini facebook menarik ratusan ribu follower sebelum diblokir terkait operasi militer Myanmar yang sarat kekerasan terhadap Rohingya tahun 2017 lalu.
Menurut para diplomat dan pengamat kepada Reuters, sosok Min Aung Hlaing banyak mempelajari transisi politik di negara-negara lain dan melakukan banyak hal yang diperlukan demi menghindari kekacauan seperti di Libya dan negara Timur Tengah lainnya usai unjuk rasa mencuat tahun 2011 lalu.
Sebagai Panglima Militer Myanmar, Min Aung Hlaing tidak pernah menunjukkan tanda tanda, dia siap menyerahkan 25 persen alokasi kursi militer dalam parlemen Myanmar.
Dia juga tidak mengizinkan adanya perubahan apapun dalam Konstitusi Myanmar yang melarang Suu Kyi menjadi presiden.
Baru-baru ini, militer Myanmar mengeluh ada kejanggalan dan ketidakberesan dalam daftar pemilih untuk pemilu 8 November 2020, yang seperti diprediksi, dimenangkan oleh Partai Liga Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi.
Min Aung Hlaing memperpanjang masa jabatannya di pucuk kepemimpinan militer untuk lima tahun lagi pada Februari 2016. Hal ini mengejutkan para pengamat yang memperkirakan dia akan mundur pada tahun itu saat perombakan kepemimpinan militer rutin digelar.
Ia dijatuhi sanksi AS terkait operasi militer Myanmar terhadap Rohingya. Operasi militer Myanmar di wilayah Rakhine tahun 2017 membuat lebih dari 700 ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.
Para penyidik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan operasi militer Myanmar melibatkan praktik pembunuhan massal, pemerkosaan bergiliran dan aksi pembakaran secara luas.
PBB juga menuduh operasi militer Myanmar dilakukan dengan ‘niat genosida’. Merespons hal itu, AS menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap Min Aung Hlaing dan tiga pejabat tinggi militer Myanmar lainnya tahun 2019.
Sejumlah kasus dan gugatan hukum diajukan ke berbagai pengadilan internasional, termasuk Mahkamah Internasional, terkait kekejaman militer Myanmar terhadap Rohingya.
Tahun 2019, penyidik PBB mendorong para pemimpin dunia untuk menjatuhkan sanksi finansial terarah terhadap sejumlah perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan militer Myanmar.poll
