Menanti Janji Menteri Sandi Berkantor di Bali, Merasakan Langsung Pemulihan Pariwisata

DENPASAR, MENITINI.COM Pariwisata Bali di titik nadir. Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan ekonomi Bali yang 85 persen tergantung pariwisata.

Pariwisata telah menjadi urat nadi perekonomian Bali kini tak berdaya sudah hampir setahun. Semua sektor terdampak  seiring matinya pariwisata Bali.

Masyarakat Bali di pulau mungil ini  menggantungkan hidup pada sektor pariwisata merasakan dampak ini.

Wisatawan asing tak berkunjung ke Bali membuat masyarakat kehilangan pendapatan. Pasar pasar potensial Bali mengunci warganya untuk tidak melakukan traveling selama tahun 2021, bahkan ada yang sampai tahun 2022.

Melihat kenyataan pariwisata Bali yang menjadi etalase dunia di titik nadir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, menyampaikan niatnya berkantor di Bali.

Sandiaga Uno

Hal itu disampaikan Menteri Sandi saat menjadi pembicara utama dalam Webinar Nasional yang digelar DPD Vox Point Bali bekerja sama  DPN Vox Point Indonesia, Sabtu (23/1/2021).

BACA JUGA:  Lindungi Ekosistem Penyu, Dilarang Menyalakan Kembang Api di Pantai Legian

Webinar Nasional dimoderatori Ryan Hendrik D.W menghadirkan sejumlah pembicara; Prof Aron Meko Mbete, Kadis Pariwisata Bali, Putu Astawa dan Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik.

Seminar mengusung tema “Merajut Tali Gagasan Bali Kembali dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Keberlangsungan Pariwisata di Bali 2021”

Sandiaga Uno menegaskan keinginan berkantor di Bali juga diusulkan dilakukan secara rutin setiap bulan. “Jadi bukan bekunjunh. Berkantor di Bali paling tidak sebulan sekali beberapa hari, ini berkantor bener ya, bukan berkunjung, tapi berkantor,” kata bekas Wakil Gubernur DKI Jakarta ini

Ia menambahkan, keinginan berkantor di Bali untuk merasakan langsung bagaimana proses pemulihan pariwisata Bali setelah hampir setahun dilanda pandemi Covid-19. “Kalau saya berkantor di Bali itu paling tidak ada geliat yang dirasakan, dari segi perhatian, tambahan policy, kemampuan saya menyampaikan juga kepada Presiden dan Wakil Presiden dan lain sebagainya,” tambahnya.

BACA JUGA:  Menparekraf Sampaikan Hasil Kajian Sementara Dampak Kenaikan Pajak Hiburan bagi Sektor Pariwisata

Lebih lanjut, Sandi menilai bahwa berkantor di Bali sangat perlu, karena dirinya masih mengadopsi prinsipnya; percaya apabila melihat, mendengar, dan merasakan langsung.

Inisiatif tersebut juga kini tengah dikaji secara komprehensif oleh jajarannya.
“Ini kita sedang coba finalkan, agar perhatian ini, ‘seeing is believing’. Kalau cuma ngomong-ngomong dari Jakarta-nggak ada di Bali, pasti nggak akan punya credibility,” jelas Sandi.

Tak hanya itu, berkantor di Bali juga menurut Sandi dapat membuka ruang diskusi antara dirinya dengan pelaku usaha, atau pemerhati sosial seperti Niluh Putu Ary Pertami Djelantik atau Mbok Niluh.

“Saya bisa diundang jalan-jalan sama Mbok Niluh, kalau saya di Jakarta pasti susah. Tapi kalau saya berkantor di Bali, Mbok Niluh tinggal dateng ke kantor saya atau saya dateng ke tempat Mbok Niluh, terus kita jalan-jalan, kita lihat,” ungkap Sandi.

BACA JUGA:  Menparekraf Bertemu para Pelaku Parekraf Australia, Tingkatkan Kerja Sama

Kehadirannya di Bali sekaligus menepis istilah ABS atau ‘Asal Bapak Senang’. Namun, fakta sebenarnya berbanding terbalik dengan laporan yang ia dapat.

“Saya sangat menikmati kalau kita langsung mendengar tanpa ada laporan dari staf Kementerian Pariwisata yang ‘asal bapak senang’. Saya pengalaman di pemerintahan, kadang-kadang laporan itu ‘bagus pak-bagus pak’, ‘gini-gini’, tapi begitu saya tanya ternyata nggak seperti itu,” tuturnya,

Meskipun demikian, Sandi berharap ada masukan dari seluruh stakeholder terkait gagasannya untuk berkantor di Bali. Sebab, ia tak ingin mengambil keputusan sepihak, tanpa mendengar masukan dari stakeholder terkait.M-71/all

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *